Penerima Rp 26 Miliar dari Sudikerta Ditahan, Sempat Bertemu Sudikerta di Lantai III Ditreskrimsus

Penerima Rp 26 Miliar dari Sudikerta Ditahan, Sempat Bertemu Sudikerta di Lantai III Ditreskrimsus

Penerima Rp 26 Miliar dari Sudikerta Ditahan, Sempat Bertemu Sudikerta di Lantai III Ditreskrimsus
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
AA Ngurah Agung dan Wayan Wakil (yang dilingkari). 

Kuasa hukum Sudikerta, I Wayan Sumardika mengatakan untuk hari ini tidak ada pemeriksaan terhadap Sudikerta.

“Kalau Bapak diperiksa penasehat hukum pasti kita dampingi,” imbuhnya saat ditemui di wilayah Jl. Drupadi Renon.

“Jadi kalau tadi bapak hadir diruangan penyidik dalam rangka bapak bertemu dengan rekan-rekan dalam rangka membahas bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini dengan pihak pelapor korban,” tegasnya.

Baca: Tangis Audrey Pecah Dapat Penguatan dari Sosok Fenomenal ini, Nggak Peduli pada 12 ABG Itu!

Sumardika menambahkan jika pertemuan itu di ruang tahanan kurang nyaman dan tidak leluasa pembicaraannya.

“Butuh ruang pertemuan yang lebih leluasa tidak bisa di tahanan membicarakannya. Jadi runding-runding makannya bertemu dalam ruangan itu. Tidak ada agenda lain lagi,” imbuhnya.

Saat disinggung kenapa ada pertemuan tersebut dan dapatkah diselesaikan secara kekeluargaan.

Wayan Sumardika menuturkan karena Pasal yang dikenakan pada Sudikerta yakni Pasal 372 dan 378 KUHP. 

Pada 372 KUHP disebutkan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sementara Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Sedangkan tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adlaah kepunyaan orang lain.

Halaman
1234
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved