Tak Ada Pemeriksaan, Sumardika Ungkap Sudikerta Bahas Ini Saat Bertemu Dua Tersangka Lain

Kuasa hukum Sudikerta, I Wayan Sumardika mengatakan hari ini tidak ada pemeriksaan terhadap Sudikerta

Tak Ada Pemeriksaan, Sumardika Ungkap Sudikerta Bahas Ini Saat Bertemu Dua Tersangka Lain
Kolase
Mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta saat masih mengikuti Pilgub Bali (kiri) dan Jumat (5/4/2019) sore saat sudah menjadi tahanan Polda Bali 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait dipertemukannya Ketut Sudikerta dengan dua tersangka lain Wayan Wakil serta AA Ngurah Agung, Rabu (10/4/2019) siang di ruang interview lantai tiga Ditreskrimsus Polda Bali, kuasa hukum Sudikerta, I Wayan Sumardika mengatakan hari ini tidak ada pemeriksaan terhadap Sudikerta.

“Kalau Bapak diperiksa penasihat hukum pasti kita dampingi,” imbuhnya saat ditemui di Jalan Drupadi Renon.

“Jadi kalau tadi bapak hadir di ruangan penyidik dalam rangka bertemu dengan rekan-rekan membahas bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini dengan pihak pelapor korban,” tegasnya.

Sumardika menambahkan, jika pertemuan itu di ruang tahanan kurang nyaman dan tidak leluasa pembicaraannya.

“Butuh ruang pertemuan yang lebih leluasa, tidak bisa di tahanan membicarakannya. Jadi runding-runding, makanya bertemu dalam ruangan itu. Tidak ada agenda lain lagi,” imbuhnya.

Saat disinggung kenapa ada pertemuan tersebut dan dapatkah perkara yang menjerat Sudikerta diselesaikan secara kekeluargaan.

Baca: Tangis Audrey Pecah Dapat Penguatan dari Sosok Fenomenal ini, Nggak Peduli pada 12 ABG Itu!

Baca: Mandiri Syariah Ikut Berperan Dalam Islamic Finance Forum 2019 di Kuala Lumpur

Wayan Sumardika menuturkan pasal yang dikenakan pada Sudikerta yakni Pasal 372 dan 378 KUHP. 

Pada 372 KUHP disebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sementara Pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Halaman
123
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved