Badung Terbitkan Edaran untuk Hindari PNS Bolos - Tak Bisa Izin Sembarangan, PNS Harus Cuti

Seketariat Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor: 850/2185/BKPSDM/Sekret, tentang cara pemberian cuti

Badung Terbitkan Edaran untuk Hindari PNS Bolos - Tak Bisa Izin Sembarangan, PNS Harus Cuti
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Seketariat Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor: 850/2185/BKPSDM/Sekret, tentang cara pemberian cuti.

Surat Edaran ini keluar lantaran banyak PNS yang meminta izin tanpa atau bolos alasan yang jelas, sehingga perlu dilakukan ketegasan.

SE ditandatangani langsung Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Ditembuskan pula kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

Dalam SE pimpinan perangkat daerah diminta lebih memperhatikan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang telah ditindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Ditengarai masih banyak permasalahan terkait cuti bagi PNS.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya, menjelaskan SE yang dikeluarkan Sekda untuk menegaskan kembali tata cara pemberian cuti bagi PNS yang tidak bisa masuk kerja.

 “Pimpinan perangkat daerah diminta untuk lebih memperhatikan ketentuan dalam pemberian cuti PNS. Sehingga PNS tidak sembarangan izin atau tidak masuk kerja,” terangnya, Rabu (10/4/2019).

Dengan keluarnya aturan baru tersebut, berarti tidak ada istilahnya PNS mengajukan izin untuk tidak masuk kerja. Melainkan, PNS harus mengajukan cuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan cuti terdiri cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

“Bagi PNS yang mengajukan cuti, wajib menyertakan permohonan secara tertulis. Boleh surat permohonan menyusul bila berhalangan yang sifatnya insidentil, seperti sakit. Tapi itu pun nanti harus dibuktikan dengan lampiran dari dokter,” tegas Wijaya.

Untuk cuti tahunan, diberikan kepada PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang satu  tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja.

Adapun untuk cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga berlaku selama 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.  (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved