Ngurah Agung Terima Rp 26 M, Wayan Wakil Rp 8 M, Tersangka Lain Kasus Sudikerta Ditahan Polda Bali

Setelah dua kali diperiksa sebagai tersangka, Anak Agung Ngurah Agung dan Wayan Wakil, kini resmi ditahan, Rabu (10/4/2019) malam

Ngurah Agung Terima Rp 26 M, Wayan Wakil Rp 8 M, Tersangka Lain Kasus Sudikerta Ditahan Polda Bali
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
RESMI DITAHAN - Dua tersangka lain kasus penipuan, penggelapan, pencucian uang jual beli tanah, AA Ngurah Agung (foto kiri) dan Wayan Wakil (foto kanan) resmi ditahan Polda Bali, Rabu (10/4/2019). 

Sumardika menambahkan, jika pertemuan dilakukan di ruang tahanan kurang nyaman dan tidak leluasa pembicaraannya.

“Butuh ruang pertemuan yang lebih leluasa, tidak bisa di tahanan membicarakannya. Jadi runding-runding makannya bertemu dalam ruangan (penyidik) itu. Tidak ada agenda lain lagi,” imbuhnya.

Baca: Bertemu Bupati Lumajang, Wagub Cok Ace Minta Area Parkir Pura Mandara Giri Semeru Agung Diperluas

Baca: Sopir Pribadi Blak-blakan Bongkar Sifat Asli Najwa Shihab

Pertemuan tersebut, kata Sumardika, untuk membahas cara agar kerugian pelapor bisa dikembalikan.

Sumardika pun cukup yakin kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan PT Maspion Grup.

Ia mengacu pada pasal yang dikenakan terhadap Sudikerta yakni Pasal 372 dan 378 KUHP.

Pada 372 KUHP disebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sementara Pasal 378 KUHP disebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adalah kepunyaan orang lain.

Pelaku tindak pidana penggelapan diancam penjara maksimal 4 tahun.

“Ketika dikembalikan, pihak korban komit untuk perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan sepanjang tidak ada kerugian lagi,” ungkapnya.

Menurut Sumardika, dalam kasus ini berlaku asas kemanfaatan.

Ditambahkan, penyelesaian hukum di luar pengadilan itu jauh lebih bermanfaat, tidak ada pihak yang dikorbankan.

“Makannya, atas saran dan pendapat kami, bagaimana caranya kita berunding terus supaya ketemu di suatu titik untuk dapat menyelesaikan kasusnya. Itu intinya,” tuturnya.(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved