Didakwa Terkait Korupsi Pengadaan 4 Unit Kapal Inka Mina, Direktur PT F1 Perkasa Ajukan Keberatan

Usai menjalani pelimpahan tahap II beberapa minggu lalu, Direktur PT F1 Perkasa, Suyadi (50) kini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor

Didakwa Terkait Korupsi Pengadaan 4 Unit Kapal Inka Mina, Direktur PT F1 Perkasa Ajukan Keberatan
Tribun Bali/I Putu Candra
Direktur PT F1 Perkasa, Suyadi (50) saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Usai menjalani pelimpahan tahap II beberapa minggu lalu, Direktur PT F1 Perkasa, Suyadi (50) kini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Pria yang masih berstatus terpidana empat tahun penjara kasus pengadaan tujuh unit kapal Inka Mina kembali menjalani sidang dakwaan.

Ia menjalani sidang dakwaan terkait dugaan korupsi pengadaan 4 unit kapal yang anggarannya bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2014.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agung Wisnhu mewakili Jaksa I Wayan Suardi, terdakwa Suyadi dikenakan dakwaan primair dan subsider.

Terhadap dakwaan itu, Suyadi melalui penasihat hukumnya keberatan.

Keberatan terdakwa nanti akan dituangkan ke dalam nota eksepsi.

"Atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami mengajukan eksepsi," ujar penasihat hukum terdakwa kepada majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila.

Untuk itu sidang akan kembali digelar dua pekan mendatang, mengagendakan pembacaan nota eksepsi.

Baca: Surat Tuntutan Jaksa Belum Siap, Sidang Perkara Biogas Nusa Penida Ditunda

Baca: Seolah Ingin Nyawa Mahasiswi Undiksha Habis di Tangannya, Kodok Terbukti Berkali-kali Lakukan ini

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Agung Wisnhu, terdakwa dikenakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dakwaan subsider, Suyadi dinilai melanggar Pasal Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman
1234
Penulis: Putu Candra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved