Ketua Kadin Bali Alit Wiraputra Klaim Jadi Korban, Polda Bali Persilakan Melapor

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Bali, Anak Agung Alit Wiraputra mengklaim dirinya hanya sebagai korban dalam dugaan kasus penipuan

Ketua Kadin Bali Alit Wiraputra Klaim Jadi Korban, Polda Bali Persilakan Melapor
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Ketua Kadin Bali AA Alit Wiraputra, digiring ke ruang tahanan di Mapolda Bali, Kamis (11/4/2019). Alit ditahan setelah ditangkap di Jakarta, Kamis pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Bali Busrah Ardans

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Bali, Anak Agung Alit Wiraputra sempat bersuara dan menyebut-nyebut beberapa nama yang dikatakannya menerima aliran dana Rp 16 miliar darinya, dan mengklaim dirinya hanya sebagai korban dalam dugaan kasus penipuan perizinan pelebaran kawasan Pelabuhan Benoa.

Hal tersebut diungkapkan Penasehat Hukumnya, Abidin, Jumat (12/4/2019).

Sementara itu, Kuasa Hukum AA Alit Wiraputra lainnya, Wayan Santoso mengatakan pihaknya akan mengambil upaya-upaya hukum demi kliennya yang kini menghuni rutan Polda Bali.

"Tim kami akan mengambil langkah. Upaya hukum itu banyak. Belum kita putuskan pilih yang mana, cuma karena ini tim secepatnya akan kita upayakan dan langkah terbaik. Salah satunya akan melakukan permohonan penangguhan penahanan," kata Wayan Santoso saat dikonfirmasi terpisah oleh tribun-bali.com, Jumat (12/4/2019) malam.

Dia menjelaskan, masalah tersebut berawal dari adanya suatu kesepakatan, ada hak dan kewajiban, ada prestasi kerja, tahapan pembayaran, dan lainnya, yang masih menjadi perdebatan.

"Yang lawan mengatakan ini belum selesai, tapi pihak kami melihat sudah selesai. Malah ada pengalihan peruntukan nama PT juga. Seharusnya PT A tapi setelah jadi, jadi PT B," kata dia.

Ditanya mengenai maksud adanya perubahan nama tersebut, ungkap dia, awalnya rekomendasi DPRD Provinsi telah keluar dengan nama PT Bangun Segitiga Mas (BSM), namun saat menuju ke rekomendasi gubernur ada perubahan nama PT di situ.

"Rinciannya seperti ini, jadi ada tahapan pembayaran. Pembayaran tahapan pertama Rp 6 miliar, itu pada saat audiensi. Itu sudah ada langkah konkretnya. Lalu tahap kedua itu sampai rekomendasi Gubernur, itu ada. Langkah-langkah sebelum rekomendasi kan ada, rekomendasi DPRD, rekomendasi FS, nah semuanya itu atas nama PT BSM yang disepakati dalam kesepakatan. Sampai di rekomendasi DPRD pun masih sesuai dengan PT yang disepakati. Tapi setelah menuju ke rekomendasi gubernur, itu berubah nama PT-nya menjadi PT Nusa Mega Penida," ujar Wayan menjelaskan.

Ia juga menekankan, bahwa hingga sampai di tingkat DPRD, masih menggunakan nama PT BSM, namun begitu melangkah ke rekomendasi gubernur berubah lah namanya menjadi PT Nusa Mega Penida.

Halaman
123
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved