LPD Akan Dibantu Modal dan Kembangkan Usaha, Ini Tekad Gubernur Bali

Kedudukan LPD setelah masuk dalam ranah Perda akan lebih kuat, karena berada di bawah hukum adat.

LPD Akan Dibantu Modal dan Kembangkan Usaha, Ini Tekad Gubernur Bali
Istimewa/Humas Pemprov Bali
Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace di sela-sela pertemuan dengan LP LPD se-Bali dan BKS LPD Provinsi Bali, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Renon, Denpasar, Bali, Senin (15/4/2019) sore. 

LPD Akan Dibantu Modal dan Kembangkan Usaha, Ini Tekad Gubernur Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dengan disahkannya Ranperda Desa Adat oleh legislatif dan eksekutif, maka Perda ini menjadi rujukan hukum dalam mengatur tata kelola desa adat di Bali.

Salah satu hal penting yang diakomodir dalam Perda ini yakni terkait keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan saat ini diusulkan diubah menjadi Labda Pecingkreman Desa (LPD).

Kedudukan LPD setelah masuk dalam ranah Perda akan lebih kuat, karena berada di bawah hukum adat.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan Ketua LP LPD se-Bali dan BKS LPD Provinsi Bali, saat menggelar ramah tamah di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Renon, Denpasar, Bali, Senin (15/4/2019) sore.

“Dengan ditetapkannya Ranperda Desa Adat menjadi Perda, ke depan desa adat di Bali berhak menyusun awig-awignya sendiri dan sah di mata hukum, termasuk menyusun awig-awig untuk pengembangan LPD. Perda akan memperkuat hukum adat, dan LPD yang berada di bawah hukum adat pun akan lebih kuat. Inilah cara kita memproteksi lembaga ekonomi yang ada di desa adat, untuk memperkuat kedudukan LPD sendiri,” tegas Koster yang juga selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Perubahan nama LPD pun, menurut Koster, sejatinya sebagai pembentukan jati diri LPD sebagai lembaga ekonomi adat yang berkarakter lokal, karena seperti diketahui selama ini LPD dikelola layaknya perbankan.

“LPD saat ini masih menggunakan nomenklatur perbankan, dengan diatur Perda maka desa adat bisa mensinergikan programnya sehingga bisa berkembang secara bersama-sama,” ujarnya.

Koster menyampaikan akan segera merancang program untuk mengalokasikan bantuan permodalan dan pengembangan usaha-usaha riil yang dikelola LPD.

Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya atas disahkannya Perda Desa Adat yang mendukung keberadaan LPD di Bali.

Ia berharap ke depannya sinergi yang dijalin antara LPD bersama Pemda maupun Pemrov dapat lebih memajukan ekonomi Bali secara umum.

Acara ramah tamah turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace serta Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra. (*)

Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved