Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi di Klungkung, Persiapannya Seperti Ini

Kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam pembangunan di Kabupaten Klungkung.

Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi di Klungkung, Persiapannya Seperti Ini
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala kejaksaan Tinggi Bali, Dr Amir Yanto SH MM MH menyerahkan piagam kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta pada acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di Wantilan Pura Goa Lawah, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, Senin (15/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di Wantilan Pura Goa Lawah, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, Senin (15/4/2019).

Selaku narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr Amir Yanto SH MM MH didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Otto Sompotan SH MH dengan materi Kiat Kiat Dalam Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Biroktasi Bersih Melayani (WBBM),

Kepala Inspektorat Daerah Bali, Wayan Sugiada dengan materi Tata Cara Penilaian Intern Zona Integritas, serta Kepala Biro Organisasi Pemprov Bali dengan materi Langkah Langkah membangun Zona Integritas.

Kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam pembangunan di Kabupaten Klungkung menuju Unggul dan Sejahtera.

Bupati Suwirta dalam sambutannya mengatakan untuk mewujudkan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera, reformasi birokrasi telah menjadi agenda Pemkab dalam satu misi khusus dari Panca Santi yaitu mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

Kebijakan ini ditetapkan karena diyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Oleh karenanya, Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah hal yang mutlak untuk dilakukan dengan totalitas dan menyeluruh, mengingat berbagai keterbatasan yang kita miliki.

“Kedepan, kami ingin mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, cepat, santun dan inovatif. Budaya kerja birokrasi lama yang linear, pelan dan berbelit-belit harus kita tinggalkan, karena dalam era revolusi industri 4.0 ini bukan lagi era yang kuat mengalahkan yang lemah, yang kaya mengalahkan yang miskin, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” ujar Suwirta.

Dalam sesi dialog, Perbekel Jungutbatu Made Gede Suryawan mempertanyakan sejauhmana kejaksaan bisa membantu desa dalam pembangunan desa.

Perbekel Desa Pesinggahan Nyoman Suastika mempertanyakan bagaimana sikap kejaksaan terhadap keberadaan laporan dari masyarakat yang tidak dilengkapi identitas yang jelas atau istilahnya surat kaleng, apakah akan ditindaklanjuti?

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved