Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Kajati Bali Minta Jajarannya Berikan Pelayanan Terbaik

Kejati Bali merupakan satu-satunya Kejati, dari sekitar 31 Kejati yang ada di seluruh Indonesia, yang memperoleh predikat WBK.

Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Kajati Bali Minta Jajarannya Berikan Pelayanan Terbaik
Humas Pemprov Bali
Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Gubernur Bali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (16/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah memperoleh predikat sebagai zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2018 lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Kejati Bali, Amir Yanto dalam acara ‘Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Gubernur Bali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (16/4/2019).

Dalam pemaparannya yang mengambil tema ‘Peran Kejati Bali dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Bali’, Amir mengungkapkan Kejati Bali merupakan satu-satunya Kejati, dari sekitar 31 Kejati yang ada di seluruh Indonesia, yang memperoleh predikat WBK.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh unit kerja pemerintahan di Provinsi Bali, khususnya yang memberikan pelayanan strategis kepada masyarakat, untuk  berlomba-lomba mengikuti pembangunan zona integritas WBK yang dicanangkan oleh Kemenpan RB sejak tahun 2014 lalu itu.

Baca: Menilik Pura Puser Tasik Tabanan, 90 Persen Caleg Selalu Datang Sebelum Pemilu dengan Tujuan Ini

Baca: Nyoman Sudra Nyaris Tewas di Tengah Laut, Terserang Penyakit hingga Tubuhnya Mati Rasa

Wilayah Bebas Korupsi merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.  

 
Selanjutnya, tahun 2019 ini Kejati Bali menargetkan dapat memperoleh predikat ‘birokrasi bersih dan melayani’, yang mana merupakan predikat yang tertinggi untuk sebuah birokrasi pemerintahan.

Ia mengaku agak sulit mencapainya karena standarnya paling tinggi.

 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan public sebagaimana diatur Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014.  

Baca: Tak Bisa Nyoblos di Sembarang TPS Menggunakan e-KTP, Ini Syaratnya

Baca: Sang Pacar Pergoki Gadis Cantik Manado ini Mabuk Bareng Seseorang, Pisau pun Dihujamkan!

Atas predikat yang diraih, maka tunjangan kinerja yang diperoleh para pegawai kejaksaan mengalami kenaikan sejumlah 10 persen, yaitu dari awalnya 70 persen menjadi 80 persen.

“Karena beberapa unit kerja Kejaksaan memperoleh WBK sehingga tunjangan kinerja juga naik dari 70 persen menjadi 80 persen,” kata Amir

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved