Rapergub Tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya, Karya Bisa Didaftarkan Setiap Bulan November

Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya

Rapergub Tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya, Karya Bisa Didaftarkan Setiap Bulan November
Istimewa/Humas Pemprov Bali
Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara jumpa pers tentang Rapergub mengenai Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali di Ruang Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, di Renon, Denpasar, Bali, Senin (15/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali.

Begitu pergub disahkan, pihaknya akan segera mensosialisasikannya ke masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Hal ini dilakuan sebagai upaya untuk membuka ruang pada masyarakat agar dicatatkan hasil karyanya serta dicarikan sertifikat pengakuannya.

Untuk tahap awal, kata Koster, akan dilakukan invetarisasi oleh pemerintah daerah terkait karya-karya budaya Bali yang ada.

Pengurusan pendaftarannya nanti dilakukan secara kolektif, bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali.

“Jadi biayanya murah. Kita akan invetarisasi dulu. Pada anggaran perubahan 2019 akan disiapkan tahapan pelaksanaan pergub ini, kita akan anggarkan,” kata Koster saat melakukan jumpa pers di Kantor Gubernur Bali, Senin (15/4/2019).

Baca: Promo Pemilu 2019 - Tanda Tinta di Jarimu Bisa Jadi Segelas Pepsi Reguler di KFC, Gratis!

Baca: Viral Foto Aksi Taruhan Tanah Seluas 1 Hektare Terkait Hasil Pilpres, Ini Penjelasannya

Ia mengungkapkan, bagi masyarakat yang berniat mendaftarkan hasil karyanya, pendaftarannya akan dibuka setiap tahun pada bulan November di Kantor Dinas Kebudayaan.

Sedangkan untuk menentukan karya-karya yang akan didaftarkan, harus melewati proses verifikasi yang dilakukan tim verifikasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerhati budaya, pembina budaya dan sebagainya. 

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Wayan Adnyana menambahkan dalam rapergub dicantumkan kalau ada hasil karya budaya Bali yang belum diketahui pencipta atau pemiliknya, maka dicatatkan menjadi milik Bali dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali.

Selanjutnya bagi karya yang diciptakan secara pribadi, kemudian penciptanya telah meninggal dunia maka pendaftarannya akan difasilitasi oleh Pemprov, serta hak ciptanya diberi pada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Wanita Ini Tipu 4 Pria di Buleleng Pakai Akun Palsu FB & Foto Perempuan Cantik, Terpaksa Demi Ini

Baca: Libatkan 31 Truk Distribusikan Logistik Pemilu ke Kintamani, Hari Ini Terakhir Pengiriman ke Desa

“Pemerintah mewadahi bahwa itu adalah milik Bali bagi yang tidak diketahui penciptanya dan pemiliknya. Bagi Karya yang memiliki nilai strategis bagi Bali akan difasilitasi seluruhnya, biar tidak nanti diklaim pihak luar,” terang Adnyana.

Sementara itu, anggota kelompok ahli Pemprov Bali bidang hukum, Oka Mahendra menjelaskan subjek hukum dalam pencatatan hasil karya budaya Bali yaitu kalau diciptakan karya seni, maka yang mempunyai hak adalah penciptanya.

Baca: Soal Penahanan Alit Wiraputra & Sudikerta, Golose Tegaskan Tak Ada Unsur Politik

Kalau karya teknologi yang diterapkan dalam industri yang berhak mengakui adalah inventornya (penemunya). Dan untuk karya desain yang mempunyai hak adalah designer-nya.

“Kita cari yang paling pertama. Dia yang menjadi subjek hukum yang berhak mengajukan pencatatan hak cipta,” imbuhnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved