Pemilu 2019

Bawaslu Periksa Prajuru Desa Pakraman Badung

Bawaslu Gianyar memanggil empat orang prajuru Desa Pakraman Badung, Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, terkait adanya dugaan pemberian sanksi

Bawaslu Periksa Prajuru Desa Pakraman Badung
tribunnews
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gianyar mempertajam pengawasannya pada perbakel dan perangkat desa. Bawaslu mencium aroma tak netral yang diduga dilakukan perbakel dan perangkat desa dalam menghadapi pemilihan legislatif (pileg) 2019. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR -- Bawaslu Gianyar memanggil empat orang prajuru Desa Pakraman Badung, Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, terkait adanya dugaan pemberian sanksi bagi krama yang tak memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif tertentu pada Pemilu Serentak 2019.

Empat prajuru ini terdiri dari penyarikan, bendesa, kelian adat, dan kelian dinas.

Dari keterangan Bawaslu Gianyar, pemanggilan ini berdasarkan adanya informasi terkait surat sanksi yang beredar di masyarakat sebelum pencoblosan pada 17 April lalu.

Adapun isinya adalah krama diimbau supaya dalam pemilu memilih capres nomor urut 1, Nyoman Parta (DPR RI), I Kadek Diana (DPRD Bali), dan I Wayan Suartana (DPRD Gianyar).

Hal tersebut berdasarkan paruman desa pakraman. Dan, krama yang tak mengindahkan hal ini, dikenakan sanksi pembangunan senilai Rp 7,5 juta.

Bendesa Pakraman Badung, I Wayan Darmika, membenarkan adanya surat tersebut.

Sebab pihaknya memiliki utang budi terhadap para caleg-caleg tersebut, lantaran selama ini mengawal pembangun Pura Prajapati Desa Pakraman Badung, yang sebelumnya rusak karena tanah longsor.

Namun demikian, pihaknya menampik adanya sanksi atau intervensi dari prajuru untuk memilih calon satu jalur.

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan adanya caleg partai lain, seperti Garuda, PSI, dan sebagainya yang terpilih di TPS Desa Pakraman Badung.

"Sama sekali tak ada pemaksaan. Buktinya dalam pemilihan ada caleg dari partai lain yang dicoblos. Seperti Partai Garuda, PSI, dan lain-lain. Kalau yang Rp 7,5 juta per KK itu, itu adalah perhitungan pembangunan Pura Prajapati. Kalau pembangunannya menggunakan dana krama, jadi krama kenanya segitu. Tapi berkat mereka (caleg) yang mengawal proposal kami, krama tak kena urunan," ujar Darmika usai menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu, kemarin.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved