Masih Ada Buruh Diupah Rp 800 Ribu, DPRD Bali Susun Perda Perlindungan Tenaga Kerja

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali merespon tuntutan para buruh membuat regulasi yang dapat melindungi pekerja di Bali

Masih Ada Buruh Diupah Rp 800 Ribu, DPRD Bali Susun Perda Perlindungan Tenaga Kerja
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bali Bersatu melakukan aksi long march dalam memperingati Hari Buruh, Rabu (1/5/2019). Mereka berjalan dari parkiran timur Renon menuju kantor Gubernur Bali. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah membuat peraturan daerah untuk melindungi hak-hak buruh. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Beberapa hari usai peringatan Hari Buruh atau May Day, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali merespon tuntutan para buruh membuat regulasi yang dapat melindungi pekerja di Bali. 

Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta mengatakan pihaknya kini sedang membahas tentang persiapan untuk membuat Perda tentang perlindungan  tenaga kerja di Bali.

Karena menurutnya masih banyak permasalahan ketenagakerjaan di Bali yang membutuhkan regulasi untuk melengkapi regulasi nasional.

Bahkan masih ada perusahaan yang mengupah tenaga kerja di Bali hanya Rp 800 ribu sebulan.

“Kita perlu membuat Perda ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja di Bali,” kata Parta usai memimpin rapat di Ruang Baleg Kantor DPRD Bali, Selasa (7/5/2019).

Suasana rapat membahas tentang persiapan untuk membuat Perda tentang perlindungan  tenaga kerja di Bali, di Ruang Baleg Kantor DPRD Bali, Selasa (7/5/2019).
Suasana rapat membahas tentang persiapan untuk membuat Perda tentang perlindungan tenaga kerja di Bali, di Ruang Baleg Kantor DPRD Bali, Selasa (7/5/2019). (Tribun Bali/Wema Satya Dinata)

Parta menyebut poin-poin yang akan diatur dalam Perda diantaranya, pertama, menyangkut tentang sistem pengupahan dimana selama ini pengupahan yang diterapkan di Bali hanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Dengan sistem pengupahan itupun, kata dia, banyak perusahaan tidak mengikuti UMP. Padahal UMP merupakan patokan terkecil untuk menyusun UMK.

“Jadi tidak semuanya mengikuti. Ada yang digaji hanya Rp 800 ribu sampai Rp 1,5 juta,” ujar politisi asal Desa Guwang ini.

Kedua, pengaturan menyangkut hubungan tenaga kerja dengan perusahaan. Menurutnya masih banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawan dalam bentuk kontrak dan Daily Worker (DW) yang panjang.

Selanjutnya, ada pekerja yang seharusnya tidak di outsourcing-kan namun di-outsourcing-kan oleh perusahaan yang mempekerjakan.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved