Nilai Reformasi Birokrasi Pemprov Bali Tahun 2018 Hanya 67,79

Pemprov Bali melalui Biro Organisasi Setda menggelar Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Nilai Reformasi Birokrasi Pemprov Bali Tahun 2018 Hanya 67,79
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah di Ruang Rapat Cempaka Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Bali, Selasa (7/5/2019) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah di Ruang Rapat Cempaka Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Bali, Selasa (7/5/2019) pagi.

Pelaksanaan PMPRB ini sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, berdaya guna, dan berhasil.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah menyampaikan, nilai indeks reformasi birokrasi yang dimiliki Pemprov Bali saat ini perlu ditingkatkan.

Nilai indeks reformasi birokrasi ini, kata dia, merupakan rapor pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Baca: Keikutsertaan BPJS Masyarakat Bali Sentuh Angka 99,09 Persen

Baca: Ahli Ini Ungkap Temuan Tanda-Tanda Seseorang Bakal Meninggal, Terdengar Bunyi Ini & Nafas Berderik

Pada tahun 2018 lau, nilai reformasi birokrasi dari Pemprov Bali hanya mencapai 67,79.

Untuk meningkatkan nilai tersebut, pihaknya berharap para peserta sosialisasi yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali ini dapat mencermati setiap materi dengan seksama dan mengaplikasikannya dengan baik.

Materi mengenai reformasi birokrasi itu dibawakan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI Dra Endang Purwaningsih.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra yang pada kesempatan tersebut diwakili Asisten Administrasi Umum I Wayan Suarjana, dalam sambutannya mengatakan PermenpanRB mengamanatkan pemerintah daerah melakukan PMPRB melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program-program 8 area perubahan reformasi birokrasi.

Baca: Perhitungan Suara Sementara Pilpres 2019 Sesuai Real Count KPU, Data Masuk 70,84 Persen

Baca: 3 Zodiak Ini Meraih Sukses dalam Karier di Bulan Mei, Apa Termasuk Kamu?

Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Sekda Dewa Indra juga memandang bahwa penilaian yang dilakukan secara elektronik (PMPRB Online) ini akan mempermudah proses pemantauan dan evaluasi, sehingga mengefektifkan pengelolaan reformasi dan mengurangi jumlah penggunaan kertas (paperless).

Disamping itu, fungsi penilaian pada suatu program adalah untuk menilai keberhasilan dari suatu program berdasarkan indokator dan sasaran kinerja, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.

Untuk itu, eks Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali ini berpesan agar para peserta sosialisasi agar meningkatkan profesionalisme, wawasan dan kompetensi yang tinggi dalam bekerja. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved