Outsourcing Bikin Suram Masa Depan Pekerja, Organisasi Buruh Beri Masukan Raperda Tenaga Kerja

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menyiapkan penyusunan sebuah regulasi yang dapat melindungi pekerja di Bali.

Outsourcing Bikin Suram Masa Depan Pekerja, Organisasi Buruh Beri Masukan Raperda Tenaga Kerja
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali, I Wayan Madra 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menyiapkan penyusunan sebuah regulasi yang dapat melindungi pekerja di Bali.

Regulasi yang dimaksud berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan  tenaga kerja di Bali. 

 
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)  Provinsi Bali, I Wayan Madra menyatakan pihaknya sangat mendukung dan akan terus mengawal penyusunan raperda tersebut.

Menurut Madra, Bali yang dikenal karena pariwisatanya ke seluruh penjuru dunia, upah pekerjanya malah dikalahkan oleh Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Selanjutnya, KSPSI juga menyoroti terkait sistem outsourcing yang praktiknya masih marak  terjadi di Bali.

Padahal seharusnya outsourcing hanya diizinkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak tetap, seperti security, cleaning service, tukang kebun, sektor transportasi dan pertambangan.

Madra menilai sistem outsourcing sangat menyuramkan untuk masa depan pekerja dan  pemberlakuan outsourcing tidak sesuai undang-undang Indonesia.

Baca: Wayan Dampuk Ceritakan Detik-detik 2 Rekannya Ditelan Lumpur, Saya Juga Tertimbun 15 Menitan

Baca: Inilah Fasilitas Layanan Kesehatan yang Ada di Rumah Sakit Bali Mandara

Risiko menjadi pekerja  adalah kalau pekerja bekerja di perusahaan yang baru, maka masa kerja di tempat yang lama tidak diakui dan jadi hilang. 

“Nah itulah yang ingin kita perjuangkan,” kata Madra saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Selasa (7/5/2019)

Dirinya juga membandingkan kenaikan persentase upah buruh di Provinsi Bali yang masih berada di bawah Provinsi NTB.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved