Gelar Pertemuan dengan KPK, Pemprov Bali Matangkan Rencana Penerapan Sistem PHR Online

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus mematangkan rencana penerapan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara online

Gelar Pertemuan dengan KPK, Pemprov Bali Matangkan Rencana Penerapan Sistem PHR Online
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Sekda Dewa Made Indra (tengah) memimpin rapat koordinasi yang khusus membahas dashboard monitoring PHR online dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi PHR Secara Elektronik, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus mematangkan rencana penerapan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara online.

Pemungutan PHR online secara serentak di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bali ini dilakukan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guna menidaklanjuti hal ini, pemprov menggelar rapat koordinasi yang khusus membahas dashboard monitoring PHR online dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi PHR Secara Elektronik.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan juga dihadiri Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV Asep Rahmat Suwandha, serta menghadirkan Kepala Bapenda dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

Baca: Suster Clementia Terkejut Lihat Bayi Di Dalam Tas Yang Tergantung di Pagar Panti Asuhan Sidhi Asthu

Baca: Tradisi Ngarap Sawa Prati Sentana Sri Arya Sentong, Membakar Semangat Arak Mayat ke Kuburan

Rapat dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/5/2019).

Dalam arahan singkatnya Sekda Dewa Made Indra mengemukakan, secara politis tak ada kendala dalam rencana penerapan sistem PHR secara online.

Hal itu karena Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah berkomitmen untuk menerapkan sistem ini di seluruh Bali.

“Sekarang tinggal kita tindaklanjuti dengan hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, itu yang menjadi ranah kita,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra berharap, semua komponen mendukung penerapan sistem yang nantinya diharapkan lebih transparan dan akuntabel ini.

Baca: Identitas Wanita Korban Mutilasi di Malang Masih Misteri, Telapak Kaki Korban Ada Tulisan Ini

Baca: Pemprov Kembali Buka Lowongan Penyuluh Bahasa Bali, Ini Persyaratan yang Harus Dipenuhi Pendaftar!

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved