Kadishub Minta Bersaing Dalam Pelayanan, Soal Kisruh Taksi Online dan Konvensional

Tanggapan Kepala Dinas Perhubungan terkait kisruh antara taksi online dengan taksi konvensional di Bali

Kadishub Minta Bersaing Dalam Pelayanan, Soal Kisruh Taksi Online dan Konvensional
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali,  I Gede Samsi Gunartha. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Samsi Gunartha menyatakan kisruh antara taksi online dengan taksi konvensional di Bali merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah persaingan.

Menurut Samsi, persaingan tersebut sebetulnya kalau dilihat secara seksama tak lebih dari sebuah persaingan usaha.

“Saya kira normal-normal aja kok. Mereka itu cari makan sama-sama. Persoalannya satu dengan yang lainnya sedang bersaing,” kata Samsi saat ditemui di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Jumat (17/5/2019).

Hanya saja, kata dia, angkutan yang menggunakan sistem online memiliki market yang agak lebih mudah diakses karena bisa dipesan dengan cara online.

Sedangkan yang tidak online atau kovensional harus mencari penumpangnya sendiri secara manual.

Samsi melanjutkan, sebetulnya kalau mau semuanya bisa di-online-kan.

Baca: Bendesa Alit Majelis Desa Pakraman Kecamatan Klungkung Ajak Jaga Kedamaian dan Persatuan Bangsa

Baca: Prosesi Umat Buddha Semayamkan Air Berkah di Candi Mendut, Ini Filosofinya

Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki competitiveness masing-masing usaha, karena ada istilah yang sering digunakan  konsumen yakni tergantung seberapa baik pelayanan yang bisa diberikan.

Dan yang terpenting, menurut dia, adalah masyarakat mendapat kualitas pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab.

“Mereka (taksi online dan konvensional) mestinya bisa bersaing di pelayanan. Kalau kita lihat kedepan ini memang tidak ada pilihan karena kita harus maju, tetapi pengaturan usahanya yang diberlakukan lebih baik. Misalnya kalau (hotel/Vila) sudah bekerja sama dengan konvensional, diusahakan itu yang diprioritaskan terlebih dulu,” ujarnya.

Selanjutnya dalam Permenhub nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menyebutkan yang diperbolehkan diatur pemerintah daerah adalah terkait jumlah kuota dan daerah operasionalnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved