Komisi Informasi Kabulkan 4 dari 6 Permohonan Walhi Bali atas Pelindo III Soal Reklamasi

Komisi Informasi Provinsi Bali mengabulkan empat dari enam permohonan Walhi Bali atas Pelindo III Benoa

Komisi Informasi Kabulkan 4 dari 6 Permohonan Walhi Bali atas Pelindo III Soal Reklamasi
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Sidang sengketa informasi antara Walhi Bali dengan PT Pelindo III Cabang Benoa dengan agenda pembacaan putusan di Komisi Informasi Provinsi Bali, Jumat (17/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Informasi Provinsi Bali mengabulkan empat dari enam permohonan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali atas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Benoa.

Hal ini diungkapkan dalam sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan yang berlangsung di Komisi Informasi Provinsi Bali, Jumat (17/5/2019).

Dalam sidang tersebut Walhi Bali selaku pemohon dihadiri oleh I Made Juli Untung Pratama selaku Direktur Eksekutif dan tim hukumnya I Wayan Adi Sumiarta.

Sementara pihak PT Pelindo III Benoa selaku termohon dihadiri oleh pemegang kuasa, Astrid Fitria Kasih.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis I Gde Agus Astapa yang dibantu oleh Anggota Majelis I Ketut Suharya Wiyasa dan Gusti Ngurah Wirajasa itu berlangsung cukup lama karena harus membacakan putusan yang tebalnya sekitar 80 halaman.

Sebagian permohonan Walhi Bali yang dikabulkan diantaranya dibukanya informasi izin lokasi kegiatan dan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI.

Selain itu juga dikabulkan dibukanya informasi izin lingkungan kegiatan reklamasi serta izin kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan juga lampiran beserta dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Baca: 20 Ucapan Selamat Hari Raya Waisak untuk Teman, Saudara Melalui Medsos

Baca: Kadishub Minta Bersaing Dalam Pelayanan, Soal Kisruh Taksi Online dan Konvensional

Sementara majelis menolak permohonan Walhi Bali yang ingin membuka matrik dan peta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), serta Matrik dan Peta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Ketua Majelis yang juga Kepala Komisi Informasi Provinsi Bali I Gde Agus Astapa mengatakan, jika sudah merupakan putusan dari badan publik maka hal itu sudah merupakan Informasi terbuka.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved