Kanal

Gugatan Izin PLTU Celukan Bawang II Ditolak Hakim, Hotman Paris Tanggapi Dingin Banding Penggugat

Kuasa hukum penggugat dan tergugat, Wayan 'Gendo' Suardana (kiri) dan Hotman Paris Hutapea (tengah), tampak akrab usai sidang putusan di PTUN Denpasar, Kamis (18/6/2018), terkait gugatan proyek PLTU II Celukan Bawang, Gerogak, Singaraja. - Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Kuasa hukum Tergugat I (Gubernur Bali) dan Tergugat II Intervensi (PT PLTU Celukan Bawang), Hotman Paris Hutapea, menanggapi dingin rencana banding yang akan diajukan Para Penggugat (masyarakat dan Greenpeace Indonesia) terhadap surat keputusan Gubernur Bali No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang 2 X 330 MW.

Para Penggugat mengajukan banding setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Denpasar menolak gugatan mereka, Kamis (16/8).

"Tidak masalah. Tidak apa-apa lah. Ini (poyek PLTU II) belum ada apa-apa. Bahkan PLTU I sudah beroperasi lima tahun. Itu tidak digugat. Tidak ada pencemaran lingkungan hidup," kata Hotman Paris, usai sidang putusan di PTUN Denpasar, kemarin.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Setiyono membacakan penolakannya di hadapan Para Penggugat serta Para Tergugat.

"Mengadili, dalam penundaan majelis hakim menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat," ucap Hakim Ketua Setiyono.

Di sisi lain, majelis hakim dalam amar putusannya, menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi (PT PLTU Celukan Bawang).

Dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Para Penggugat membayar biaya perkara.

"Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 354.500," tegasnya.

Usai membacakan amar putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat melalui masing-masing tim kuasa hukumnya untuk menanggapi.   

Hotman Paris pun tersenyum sumringah mendengar putusan majelis hakim. Pengacara nyentrik ini menyatakan putusan majelis hakim telah benar.

"Keputusan majelis hakim benar. Apakah lapangan bola di Senayan bisa menimbulkan ikan di Ancol berkurang. Itu saja, kan sama persis dengan proyek PLTU. Jawabannya tentu tidak, karena ini (proyek PLTU) kan belum ada kegiatan," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang terkait batubara. Karena itu PLTU berbahan batubara dianggap tak menyalahi aturan.

"Batubara adalah primadona pembangkit tenaga listrik. Tanpa batubara, Indonesia tidak bisa hidup. Tanpa batubara anak lo nggak bisa sekolah. Siapa bilang batubara menimbulkan masalah?" ucap pengacara kaya raya ini.

Waktu 14 Hari

Sementara Wayan "Gendo" Suardana selaku kuasa hukum Para Penggugat menegaskan, akan mengajukan banding.

"Terima kasih Yang Mulia. Atas putusan ini, kami pasti akan mengajukan banding," tegas Gendo.

Ditemui usai sidang, Gendo mewakili Para Penggugat kembali menyatakan akan menempuh upaya hukum banding terkait putusan majelis hakim karena dianggap tak adil.

"Kami punya waktu 14 hari untuk menyatakan banding, dan langkah kami pasti akan banding," tegas pengacara dari Gendo Law Office (GLO) ini.

Dijelaskan Gendo, eksepsi Pengugat ditolak karena majelis hakim menganggap Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan.

"Para Penggugat ini ada tiga warga yang dianggap tidak punya kepentingan. Dengan alasan warga bernama Mangku Wijana ini, kebunnya dianggap tidak mengalami masalah. Warga nelayan juga dianggap tidak ada masalah. Bahkan dikatakan tangkapannya berlipat ganda. Terus di sana ada hamparan tanah kosong. Itu tadi pertimbangan hakim untuk Pengugat I, II, dan III (warga)," jelasnya.

Menurut Gendo, pertimbangan majelis hakim seperti itu sangat tidak adil.

Pun ditegaskannya, selama ini majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat atau di lapangan.

"Kalau saja dilakukan pemeriksaan setempat, akan dilihat lagi lebih banyak masalah hukum di situ. Di mana kepentingan Para Penggugat itu terganggu dan dirugikan. Tapi karena pemeriksaan setempat tidak dilakukan, sehingga pertimbangan hukumnya tidak adil," tegasnya.

"Juga yang harus dipahami, majelis hakim menyebutkan itu adalah hamparan tanah kosong. Padahal di situ masih banyak masyarakatnya yang terdampak," imbuh pengacara yang dikenal sebagai aktivis lingkungan ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menganggap, bahwa proyek ini masih perencanaan.

Maka proyek tidak menimbulkan pencemaran dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung.

"Ini juga pertimbangan hukum yang tidak adil. Jelas-jelas bahwa seluruh alat bukti yang kami sampaikan adalah alat bukti yang ilmiah dari pelbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli. Kemudian berbicara tentang aspek PTUN untuk hukum lingkungan hidup, ini merupakan aspek preventif (pencegahan). Berdasarkan kajian, kemudian aspek pencegahan itu seharusnya, putusannya tidak seperti sekarang ini," ucapnya.

         

Alat Bukti Kaskus

Pihaknya pun membandingkan dengan alat bukti yang diajukan Para Tergugat, terutama Tergugat Intervensi (PT PLTU Celukan Bawang). Tergugat Intervensi, sebut Gendo, menggunakan Wikipedia sebagai alat bukti.

"Juga menggunakan tread kaskus dan bahkan mengutip kata ‘Agan’ alias juragan dalam alat bukti. Itu jauh tidak ilmiah,” tandasnya.

Karena itu, ia melihat putusan ini sangat tidak berkeadilan. Faktanya, kata dia, warga yang menggugat, kemudian Greenpeace sebagai Penggugat, mengalami kerugian lingkungan hidup.

“Fakta itu jelas, namun kemudian hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sehingga semua ini terabaikan," terang Gendo.

Ditambahkan, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim juga hanya mengutip saksi-saki dari Tergugat.

Termasuk kepala desa setempat yang dinilai melakukan manipulasi saat sosialisasi.

"Padahal saksi-saksi kami itu mengatakan mengalami kerugian. Malah majelis hakim menggunakan keterangan saksi dari Tergugat, terutama kepala desa yang nyata-nyata melakukan manipulasi terhadap berita acara sosialisasi. Itu nyata, Kades terlibat di situ. Ini pertimbangan hukum yang tidak fair," protesnya dengan nada meninggi.

Ia pun menyatakan, putusan majelis hakim ini sangat menyakitkan warga terdampak, karena majelis hakim menganggap masyarakat tidak mengalami kerugian.

"Ini baru satu acuan, karena sebetulnya putusan ini merugikan masyarakat Bali. Kalau menggunakan alat bukti ilmiah dari para ahli yang kami hadirkan, dampak PLTU ini tidak hanya di Buleleng, tapi berdampak sampai ke seluruh Bali. Kalau tiga warga yang menggugat dianggap tidak ada kerugian, bagaimana masyarakat lainnya," cetus Gendo.

Untuk diketahui, ekspansi PLTU Celukan Bawang II ini memiliki kapasitas 2 x 330 Megawatt (MW) atau sekitar dua kali lipat dari PLTU Celukan Bawang I yakni 3x142 MW (380 MW).

Proyek PLTU Celukan Bawang II adalah hasil usulan General Energy Bali bersama China Huadian Engineering Co Ltd dan Merryline International Pte Ltd asal Singapura. Huadian menguasai proyek dengan kepemilikan saham 51 persen. (*) 

Penulis: Putu Candra
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali

Berita Populer