Citizen Journalism

Jangan Ada Pungutan Liar Masuk SD Negeri

Pemerintah sudah lama mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Namun di sejumlah wilayah program ini terganjal dengan adanya ulah oknum ter

Jangan Ada Pungutan Liar Masuk SD Negeri
Net/google
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah sudah lama mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Namun di sejumlah wilayah program ini terganjal dengan adanya ulah oknum tertentu dengan meminta pungutan secara liar (bukan jalur resmi).

Hal ini pula yang kini dialami sejumlah warga atas tindakan tersebut.

Ceritanya begini, di sebuah daerah di Kecamatan Denpasar Selatan saya buka sebuah toko. Kebetulan beberapa tetangga sedang membeli dan duduk-duduk di toko saya.

Mereka mulai cerita tentang pungutan jika mereka ingin menyekolahkan anaknya di SD Negeri di sebuah wilayah di Denpasar.

Mereka mengaku disuruh pihak sekolah agar ke Kelian Adat di daerah sekolah berasal terlebih dahulu.

Di sana mereka diminta membayar jika anaknya ingin masuk SD Negeri. Jika tidak mereka diancam kalau urusan masuk SD Negeri ini akan dipersulit bahkan tidak bisa masuk.

Ini menjadi perhatian saya. Menurut mereka ini berlaku bagi warga tertentu. Meski demikian ini sangat disayangkan jika benar-benar terjadi. Apa yang menjadi dasar pembeda-bedaan itu?

Bukankah ini melanggar program wajib sekolah dan sekolah gratis dari pemerintah. Saya dan warga di sini berharap agar pemerintah memberikan aturan jelas tentang hal ini. Pemerintah juga.

Untuk itu, pengawasan secara intensif mutlak akan dilakukan Polda Bali untuk mencegah terjadinya perjudian dalam arena permainan tersebut.(*)

Penulis: Gd AN
Denpasar

Editor: gunawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved