Breaking News:

Dirjen Kebudayaan Inginkan Lembaga Pengelola Subak yang Berpayung Hukum

Dirjen Kebudayaan RI, Kacung Marijan mengatakan, selama ini belum ada wujud pengelolaan bersama terkait pengelolaan Subak.

Editor: gunawan
Tribun Bali/AA Gde Putu Wahyura
Dirjen Kebudayaan RI, Kacung Marijan, seusai workshop Unesco tentang subak sebagai warisan dunia, di Denpasar, Bali, Rabu (21/10/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, AA Gde Putu Wahyura

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dirjen Kebudayaan RI, Kacung Marijan mengatakan, selama ini belum ada wujud pengelolaan bersama terkait pengelolaan Subak. Ia menyoroti tentang organisasi atau kelompok yang harus segera dibentuk untuk menjaga subak.

"Subak ini harus dijaga, kalau tidak warisan dunia bisa dicabut. Makanya saya ingin menyampaikan kepada wakil gubernur Bali, Ketut Sudikerta bahwa perlu ada organisasi atau lembaga pengelolaan subak ke depan supaya berkelanjutan, karena selama ini kita sudah beberapa kali duduk bersama tetapi masih informal, dan kesepakatan pengelolaan bersama belum ada," kata Marijan saat workshop Unesco tentang subak sebagai warisan dunia, Selasa (21/10/2015), di Denpasar.

Ia juga mengatakan harus ada lembaga khusus dengan payung hukum keputusan presiden atau peraturan menteri yang dapat menaungi subak di provinsi Bali, kabupaten dan masyarakat Bali itu sendiri.

"Itu dikenal dengan istilah untuk memberikan apresiasi cagar budaya, untuk kabupaten/kota agar ada keputusan presiden atau peraturan menteri tentang pengelolaan subak, sehingga tidak terjadi kebablasan pembangunan, ada kerusakan di sana-sini baru bergerak," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sudikerta mengatakan hal itu perlu dilakukan kajian, layak atau tidaknya kita membentuk lembaga untuk mengelola subak, karena di Bali sudah ada aturan tentang subak yang ada di dalam perarem dan awig-awig masing-masing desa pakraman.

"Itu perlu kajian, karena di Bali sudah ada lembaganya, mana yang lebih banyak manfaatnya apakah di bawah badan ini, kalau dampak negatifnya lebih banyak bagaimana, makanya harus diatur juga nanti regulasinya," ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved