Tindak Lanjuti Temuan Kasus, Inspektorat Denpasar Panggil SKPD

Inspektorat Kota Denpasar akan mengumpulkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar

internet
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Inspektorat Kota Denpasar akan mengumpulkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, di Kantor Inspektorat Denpasar, Jalan Menuh, No 8 Denpasar, Selasa (10/11/2015) pagi.

Agenda tersebut dalam rangka tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Provinsi Bali.

“Kemarin suratnya sudah kami sampaikan ke beberapa SKPD berdasarkan surat dari Inspektorat Provinsi. SKPD yang kami undang sesuai rekomendasi di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),” ujar Kepala Inspektorat Denpasar, Ida Bagus Gde Sidharta saat ditemui di kantor Wali Kota Denpasar, Senin (9/11/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Sidharta akan menyampaikan semua hal yang menjadi temuan inspektorat Provinsi yang saat ini sudah dalam bentuk laporan resmi LHP.

Apabila temuan sudah berbentuk LHP, kata dia, harus ditindak lanjuti segera oleh Pemkot Denpasar melalui Penjabat Wali Kota Denpasar.

“Umpamanya terkait kebijakan, disana kan produk hukum. Kalau bagian hukum ya kita tanyakan bagian hukum action plan-nya. Berdasarkan rekomendasi inspektorat, itu yang akan kita sarankan,” kata Sidharta.

Pemkot Denpasar, lanjut dia, hanya diberikan waktu 60 hari terhitung sejak LHP diturunkan dari Provinsi ke Pemkot Denpasar. Namun, dia mengaku apabila SKPD sudah melakukan usaha, kendatipun tidak sampai tuntas, itu sudah merupakan tindak lanjut.

“Tidak harus sampai tuntas. Kan bergantung persoalannya sekarang. Yang penting SKPD itu sudah ada upaya. Jadi selama 2 bulan ini adakah upaya untuk menindaklanjuti itu. kalau sudah ada itu sudah merupakan tindak lanjut,” ungkapnya.

Berdasarkan resume temuan Inspektorat Provinsi Bali, ada empat aspek yang menjadi temuan khusus di Kota Denpasar. Di antaranya yakni aspek kebijakan daerah, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia (SDM), dan aspek pengelolaan barang daerah.

Dari data tersebut, tercatat secara lengkap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Denpasar.(*)

Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: gunawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved