Hari ini, Duo Mantan Petinggi IHDN Kembali Disidang Kasus Korupsi Dania Punia

Keduanya kembali disidangkan, setelah sebelumnya telah divonis dalam kasus 16 item proyek di IHDN.

Hari ini, Duo Mantan Petinggi IHDN Kembali Disidang Kasus Korupsi Dania Punia
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Prof I Made Titib 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kasus korupsi dana punia di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar dengan dua terdakwa yakni Prof Dr I Made Titib (mantan rektor) dan Dr Praptini MPd (mantan Karo Umum) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Senin (14/12/2015).

Keduanya kembali disidangkan, setelah sebelumnya telah divonis dalam kasus 16  item proyek di IHDN.

Dalam kasus ini, keduanya akan menjalani sidang terpisah, namun majelis hakim tetap sama.

Terdakwa Prof Titib dan Praptini akan dipimpin majelis hakim Dewa Suardhita didampingi Beslin Sihombing dan Sumali.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akmal Kodrat mengatakan, kasus yang menjerat Prof Titib dan Praptini ini yaitu kasus pungutan liar dalam bentuk dana punia terhadap calon mahasiswa baru pada IHDN Denpasar tahun 2011-2012.

“Dalam kasus dugaan korupsi ini, negara dirugikan hingga Rp 752.834.939 akibat dana punia tersebut,” ujarnya.

Kedua tersangka yang merupakan mantan pejabat IHDN Denpasar ini dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3, jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 20101 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Akmal menjelaskan, kasus ini berawal dari kebijakan Prof Titib sebagai rektor dan Praptini sebagai Kabiro yang mengurangi biaya SDPP (Sumbangan Dana Penunjang Pendidikan) bagi calon mahasiswa baru dan mengalihkan selisih pengurangan biaya SDPP tersebut menjadi biaya dana punia.

Biaya SDPP sebelumnya telah diatur dalan keputusan rektor No IHN/542a/kep/2011 tanggal 28 April 2011.

Rektor Prof Titib lalu mengeluarkan keputusan rektor baru dengan nomor, tanggal dan tahun yang sama.

Namun dalam keputusan tersebut menyebutkan tentang pengurangan nilai biaya SDPP selanjutnya Praptini menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru agar dalam pelaksanaan mencantumkan dana punia sebagai bagian dari biaya penerimaan mahasiswa baru.

Dana punia itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan ibadah dan sosial yang anggarannya tidak tersedia atau tidak tercukupi.

Untuk meyakinkan, praptini mengataklan telah dikonsultasikan dan mendapat izin dari Kementrian Agama.

Dari dana punia inilah didapat dana Rp 752.834.939 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (*)

Penulis: Putu Candra
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved