Wabup Jembrana Tantang Bawahannya Untuk Lakukan Ini

Kembang juga mengingatkan mereka agar mengetahui seluruh program unggulan Pemkab Jembrana.

Wabup Jembrana Tantang Bawahannya Untuk Lakukan Ini
istimewa
Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan 

TRIBUN-BALI.com, NEGARA - Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi keharusan untuk senantiasa diupayakan karena selain indikator kemampuan daerah melaksanakan kewenangan otonomi daerah, juga untuk menunjang pembangunan daerah.

Karena itu setiap SKPD di lingkup pemkab Jembrana dituntut kreatif dan inovatif melakukan terobosan guna mendongkrak PAD.

Karena itu porsi APBD tidak hanya soal belanja rutin melulu, tapi bagaimana menyusun program yang berimbas pada peningkatan pendapatan.

Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di hadapan seluruh pegawai Pemkab Jembrana saat menjadi inspektur upacara, di lapangan Surapati Kantor Bupati Jembrana, di Negara, Senin (1/2/2016).

Kembang mengatakan, saat ini Pemkab Jembrana tengah berfokus meningkat PAD-nya guna membiayai belanja pembangunan melalui penggalian potensi yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang sah.

Sejak tahun 2011 nilai PAD itu pun semakin meningkat dari Rp 36 miliar menjadi Rp 80 miliar. Bahkan tahun 2015 yang baru terlewati, target itu melesat terealisasi sebesar Rp 98 miliar.

“Bagi saya, ukuran keberhasilan SKPD pengelola atau penghasil PAD bisa dilihat dari seberapa besar realisasi penerimaan daerah bisa dicapai. Bukan hanya serapan belanjanya saja,“ kata Kembang.

Target itupun, menurutnya, harus disusun lebih besar. “Harus optimistis. Jangan lebih kecil, nanti tidak semangat. Bahkan PAD kita mesti melebihi kabupaten lain agar keluar dari predikat daerah termiskin di Bali,” tambahnya.

Kepada seluruh karyawan peserta apel, Kembang juga mengingatkan mereka agar mengetahui seluruh program unggulan Pemkab Jembrana.

Dia mengingatkan agar jangan sampai ada pegawai Pemkab Jembrana yang tidak tahu jika ditanya masyarakat.

Dia menganalogikan kantor Pemkab Jembrana itu sebagai rumah besar dengan banyak penghuni.

Sehingga setiap pegawai wajib tahu setiap ruangan dan isi rumah itu.

Dia tidak mau kalau ada pegawai yang sampai menjawab tidak tahu karena bukan kantornya, jika ada masyarakat menanyakan kantor Bappeda atau Inspektorat, contohnya. Harus tahu bila perlu antarkan mereka sampai ke tempat. Itu pelayanan yang mendasar. (*)

Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved