Melarat di Pulau Surga

Administrasi di Klungkung Kacau Balau, 128 Warga Miskin Terbengkalai

Dari hasil pembahasan evaluasi bedah desa, yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati, Rabu (24/2/2016), terungkap berbagai permasalahan yang terjadi.

Administrasi di Klungkung Kacau Balau, 128 Warga Miskin Terbengkalai
Tribun Bali/ i Wayan Eri Gunarta
Ilustrasi kemiskinan di Bali - Potret kemiskinan masyarakat Bali di wilayah perbatasan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem, yakni di Banjar Pakel, Desa Gegelan atau tepatnya di puncak Bukit Abah 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati, beserta SKPD dan Camat se-Kabupaten Klungkung langsung melakukan evaluasi usai beberapa kali melakukan bedah desa di empat kecamatan di Klungkung, Bali.

Dari hasil pembahasan evaluasi bedah desa, yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati, Rabu (24/2/2016), terungkap berbagai permasalahan yang terjadi.

Seperti permasalahan administrasi yang masih kacau balau, dan masalah infrastruktur.

Apalagi ada temuan jika 128 warga miskin yang tersebar di empat kecamatan belum terdata.

Selama ini pula, mereka belum menerima haknya.

“Seluruh warga miskin yang tidak terdata ini tersebar di Kecamatan Nusa Penida. Seperti Desa Ped, Desa Suana, dan Desa Toya Pakeh. Sedangkan di Kecamatan Dawan ada di Desa Dawan Kaler dan Dawan Kelod. Kecamatan Klungkung di Desa Selat, dan Kecamatan Banjarangkan terdapat di Desa Bakas dan Tohpati,” terang Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Klungkung, Ida Bagus Anom Adnyana.

Pihaknya pun merinci, dari 128 warga miskin tersebut, 29 warga memerlukan bantuan sembako, kursi roda sebanyak 13 warga, tongkat ketiak sebanyak tiga warga, tempat tidur lubang sebanyak satu warga.

Selain itu, ada warga miskin yang perlu segera mendapat bedah rumah sebanyak 58 warga; 20 rumah warga perlu direhab; 3 dapur warga juga perlu direhab, dan MCK 1 warga.

“Sehingga, untuk warga miskin yang tercecer tersebut, kami akan berusaha mengusulkan anggaran sosial lagi melalui APBD nantinya, dan mungkin Bupati Klungkung juga akan membantu mencarikan CSR,” kata terang Anom Adnyana.

Sementara itu, terkait administrasi di desa yang masih kacau balau, Bupati I Nyoman Suwirta meresponnya secara tegas.

Bahkan ia menyayangkan hal ini. 

“Kalau dari administrasi sudah kacau, bagaimana di dalamnya,” cetus Suwirta.

Suwirta menyarankan supaya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Klungkung bisa mendata secara pasti, berapa luas jalan di masing-masing Kecamatan, mendata jalan mana yang masuk kewenangan Provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan Kabupaten.

“Tolong beberkan, berapa yang rusak berat dan berapa yang sudah ditangani. Sehingga, bisa kita didapatkan angka yang pasti,” tegas Suwirta. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Yudistirani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved