Rapat Tertutup, Dana Hibah dan Bansos Dipastikan Pencairannya Tertunda

Dalam rapat tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam ini, dikatakan oleh ketua DPRD Provinsi Bali, bahwa tidak ada yang ditutupi

Rapat Tertutup, Dana Hibah dan Bansos Dipastikan Pencairannya Tertunda
Shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi dana Hibah dan Bansos di Provinsi Bali, DPRD Provinsi Bali menggelar rapat tertutup dengan Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Sekda Provinsi Bali dan jajarannya.

Dalam rapat tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam ini, dikatakan oleh ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adhi Wiryatama bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam rapat ini dan semua bertujuan untuk melayani masyarakat.

“Rapat tertutup ini karena kursinya sedikit, staf saja ada yang diluar. Jadi tidak ada hal yang kami tutupi. Kita semua sepakat melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya yang ketika diwawancarai seusai rapat kerja dengan Sekda Provinsi Bali, di DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (7/3/2016).

Ia juga mengatakan pembahasan tentang mekanisme pencairan dana hibah dan bansos bisa dipastikan ditunda dahulu pencairannya karena permasalahan ketentuan penerima hibah atau bansos harus berbadan hukum.

“Beberapa sudah benar dan terverifikasi tetapi belum cair karena ada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Bali yang turun.Itu ada signal untuk menunda pencairannya,” ujarnya.

Selain itu, dikatakannya dari mendagri akan ada perubahan Permendagri terkait pencairan dana hibah.

Dimana sebelumnya penerima dana hibah dan bansos seperti subak dan desa adat harus berbadan hukum namun nantinya tidak perlu berbadan hukum.

Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun mengatakan saran dari TP4D yang diketuai Kejaksaan Tinggi Bali agar dilihat kembali pencairan hibah dan bansos agar sesuai dengan peraturan yang ada.

“Dimana undang-undang yang mengacu bantuan bansos, harus dikembalikan pada permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang memberikanamanah kepada pemda untuk dapat menyalurkan hibah dan bantuan sosial,” ujarnya.

Ia juga nantinya masih akan menunggu petunjuk dari TP4D dan perubahan permendagri terkait dengan pencairan dana hibah bansos dan menekankan bahwa hibah bukan tidak cair tetapi ditunda pencairannya. (*)

 

Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved