Breaking News:

Dhamantra : Perpres 51 Dapat Dicabut Dengan Rekomendasi Gubernur Pastika!

Dahulu Pemprov Bali yang meminta supaya ada perubahan Perpres 45 menjadi Perpres 51 2014

Tribun Bali/I Made Ardhiangga
Foto Udara Tolak Reklamasi Tanjung Benoa oleh masyarakat dari elemen masyarakat Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, Klungkung, Bali, Minggu (21/2/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyebut apabila pencabutan Perpres 51 Tahun 2014 saat ini ialah tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sehingga, dia meminta supaya kebijakan pencabutan itu dijauhkan dari unsur politik. 

Seruan orang nomor satu itu mendapat respon dari Anggota DPR RI Komisi VI bidang Investasi dan BUMN, Nyoman Dhamantra. 

Dhamantra menyebut, apabila reklamasi atau ijin proyek itu tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pemprov Bali.

Singkatnya, dahulu Pemprov Bali yang meminta supaya ada perubahan Perpres 45 menjadi Perpres 51.

Dan akhirnya ijin proyek itu pun berjalan mulus.

"Jadi, jangan membenturkan masyarakat ke Pusat. Gubernur tidak boleh menggiring opini ke pusat. Kalau mau mencabut Perpres, Gubernur Bali mempunyai kewenangan untuk melakukan rekomendasi lagi, jika kawasan Teluk Benoa tidak bisa di reklamasi," tegas Dhamantra kepada Tribun Bali, Minggu (27/3/2016).

Dan ketika masyarakat begitu besar menolak, sambungnya, maka sepatutnya Gubernur Bali mampu mendegarkan aspirasi masyarakatnya.

Yakni, Gubernur Bali meminta kepada Presiden agar ijin reklamasi itu dicabut.

Bukan malah meletakkan masalah ini ke pusat.

"Orang awalnya yang meminta adalah Pemprov, kalau sekarang dicabut Pemprov juga berwenang. Jadi pusat itu menuruti daerah, karena kewenangan menyangkut hal itu," imbuhnya.

Dhamantra menyebut, kewenangan itu menyangkut dalam UUD (Undang Undang Dasar) dalam Pasal 18b, yang terdiri dari dua butir.

Butir pertama, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

"Sekarang sudah 28 Desa Adat yang menolak, lantas apa yang harus dipikirkan lagi oleh Pemerintah? UU 18b sudah menyatakan dengan tegas. Itu yang harus dijunjung tinggi," tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved