Mark-up Rp 2,2 M, Nyoman Gede Paramartha Dituntut 1,5 Tahun

Kasus mark up tanah ini terkait selisih harga yang mencapai Rp 2,2 miliar.

Mark-up Rp 2,2 M,  Nyoman Gede Paramartha Dituntut 1,5 Tahun
kompas.com

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Nyoman Gede Paramartha, terdakwa dalam kasus mark-up pengadaan lahan kantor Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Bali dituntut penajara 1,5 tahun penjara.

Kasus mark up tanah ini terkait selisih harga yang mencapai Rp 2,2 miliar.

Dijelaskan Jaksa Gede Arthana, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

 “Menuntut terdakwa Nyoman Gede Paramartha pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan,” jelas Jaksa Gede Arthana dihadapan majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha, dengan Hakim Anggota Wayan Sukanila dan Nurbaya Gaol, Kamis (31/3/2016).           

Selain menuntut hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi tuntutan membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, jaksa mengurai hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal memberatkan, tidak mendukung upaya perintah dalam memberantas korupsi.

Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain.

“Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara Rp 165 juta yang digunakan untuk membayar pajak PPH dan terdakwa belum pernah dihukum,” urai jaksa di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Usai mendengarkan tuntutan dari jaksa, terdakwa melalui penasehat hukumnya, yakni Nyoman Putra dan Ida Bagus Trisna akan mengajukan pembelaan (Pledoi) di sidang pekan depan. 

Sebelumnya, majelis hakim memvonis Kepala BP3TKI Wayan Pageh  5,6 tahun penjara, dan Prio Adi Santoso sebagai staf selama 6 Tahun.

Kepolisian telah menetapkan Wahyu Matondang alias Dodik sebagai tersangka.

Nama Dodik kerap disebut beberapa saksi, terdakwa Paramartha, terpidana Wayan Pageh dan Prio Adi Santoso di persidangan sebelumnya.

Penetapan tersangka kepada mantan staf khusus mantan Kepala BNP2TKI Jakarta, Jumhur Hidayat ini dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali.

Nama Dodik sendiri sudah lama disebut dalam kasus ini, dia disebut mengatur mark up dari harga tanah Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar. (*) 

Penulis: Putu Candra
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved