Breaking News:

Hey, Kondisi Ekonomi Bali Berkembang Positif Lho

Dengan kinerja ekonomi tersebut, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sebesar 98,01 persen dari jumlah pencari kerja.

Humas Pemprov Bali
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat LPJ akhir tahun 2015 di DPR Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Bali, Senin (4/4/2016). 

TRIBUN-BALI.com, DENPASAR - Capaian pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2015 menunjukkan kinerja semakin baik, kendati menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.

Namun secara garis besar kondisi perekonomian Bali menunjukkan perkembangan yang positif.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam pidato Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, di Renon, Denpasar, Bali, Senin (4/4/2016).

“Walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya, saat ini ekonomi Bali mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen yang ditandai dengan meningkatnya total PDRB Nominal sebesar 13,29 persen dari Rp 156,38 triliun pada 2014 menjadi Rp 177,17 triliun pada 2015,” jelas Pastika.

Sejalan dengan itu, PDRB penduduk Bali pada tahun 2015 mencapai Rp 42,66 juta/kapita/tahun, meningkat sebesar 11,97 persen dibandingkan pada 2014 yang hanya mencapai Rp 38,10 juta/kapita/tahun.

Pastika menjelaskan, pergerakan laju inflasi di Bali selama 2015 dapat dikendalikan yaitu 2,75 persen yang merupakan capaian angka terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Hal tersebut mengingat harga secara umum di Bali relatif terjaga.

Dengan kemampuan kinerja ekonomi tersebut, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sebesar 98,01 persen dari jumlah pencari kerja di Bali.

Lebih lanjut disampaikan Pastika, terkait dengan kondisi kemiskinan di Bali, pada bulan September 2015 jumlah penduduk miskin di Bali mencapai 218,79 ribu orang atau 5,25 persen.

Angka tersebut meningkat 0,51 persen dari bulan Maret 2015.

Hal tersebut sebagai akibat dari meningkatnya garis batas kemiskinan yakni yang dulunya Rp 321.834 menjadi Rp 331.028.

Walaupun demikian, angka kemiskinan Bali relatif jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional.

Pastika juga menerangkan rincian secara garis besar APBD tahun 2015 yakni anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 4.900.892.440.866,50, terealisasi sebesar Rp 4.967.919.506.471,72 atau sebesar 101,37 persen.

Sedangkan anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp 5.560.963.656.157,19 dan terealisasi sebesar Rp 4.999.015.278.541,54 atau sebesar 89,89 persen.

Dengan penyampaian tersebut Gubernur Pastika mengharapkan kepada dewan agar melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyampaian usulan perubahan tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diusulkan oleh Komisi II DPRD Provinsi Bali.

Melalui Ketua Komisi II DPRD Bali I Ketut Suwandhi mengatakan, awal munculnya inisiatif perubahan perda tersebut adalah untuk membatasi kendaraan masuk Bali.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang tinggal di Bali beli mobil di luar Bali dan sangat tidak terbendung.

Dari hasil penelitian dan survei Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, kendaraan bermotor di Bali tersebut sebanyak 5,1 juta unit.

Sedangkan yang terdeteksi bernomor polisi Bali sebanyak 3 juta unit.

Jadi banyak kendaraan dari luar Bali sehingga otomatis pajak ke daerah tempat membeli kendaraan tersebut.

Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target, padahal kendaraan semakin membeludak.

Persoalannya ada pada Perda Provinsi Bali nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang menggunakan pajak progresif yang berdasarkan kartu keluarga (KK) sebagai persyaratan, sedangkan di luar Bali menggunakan KTP.

Komisi II juga mengusulkan peningkatan pajak progresif untuk setiap pembelian kendaraan. (*)

Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved