Mendagri Sayangkan Perbedaan Sikap Pemprov Bali dengan Pemkab/Pemkot

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali di Denpasar kemarin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota haruslah bersinergi dan saling dukung.

Oleh karena itu, ketika diberitahu tentang perbedaan sikap antara Pemprov Bali dan sejumlah pemkab/pemkot di Bali terkait moratorium pembangunan akomodasi wisata baru di Bali selatan, Tjahjo menyayangkannya.

“Tidak bisa seperti itu. Pemerintah itu kan satu, pusat dan daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten. Tidak boleh ada aturan tumpang tindih atau tidak sinkron. Karena itu pemkab/pemkot dan pemrpov harus berkoordinasi. Musrenbang ini jadi momentum untuk membangun sinergi itu,” kata Tjahjo di Denpasar, Selasa (12/4/2016).

Musrenbang, menurut dia, sangat penting untuk harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat.

Dia menekankan, jangan ada lagi program tumpang-tindih apalagi berseberangan, karena itu hanyalah tindakan pemborosan.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan sekitar 3.000 peraturan daerah yang bermasalah.

Menyikapi hal itu, pihaknya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mencabut dan mengubah sekitar 800 regulasi dari 2.933 regulasi tersebut, yang mencakup Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri.

Kepada semua kepala pemerintah, bupati walikota serta gubernur Thahjo Kumolo juga menginstruksikan untuk mengikuti semua program pemerintah pusat. “Apalagi nanti yang menghadiri Musrenbang nasional hanya gubernur, bupati walikota tidak usah. Itulah yang kita namakan hirarki,” tegas Tjahjo.(*)