Permendagri Hibah Sudah Keluar, Pastika Akan Pelajari Agar Tidak Diutak-Utik Aparat Setelah Pensiun

Ia pun memerintahkan agar Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk mengkaji butir-butir pasal dalam Permendagri tersebut.

Permendagri Hibah Sudah Keluar, Pastika Akan Pelajari Agar Tidak Diutak-Utik Aparat Setelah Pensiun
Tribun Bali / AA Gde Putu Wahyura
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika (kiri) bersama Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Made Mahendra di press room kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (15/4/2016) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan walaupun ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bansos sudah keluar, pihaknya akan mengkaji dahulu Permendagri tersebut.

Ia pun memerintahkan agar Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk mengkaji butir-butir pasal dalam Permendagri tersebut.

“Akan dibaca dahulu, harus dipelajari oleh biro hukum. Saya akan minta dikaji lagi oleh biro hukum soal Permendagri ini,” jelasnya di press room kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Jumat (15/4/2016).

Ia mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah keluar.

Pihaknya pun tidak keberatan untuk mencairkan dana hibah dan bansos.

Tetapi ia mengatakan akan melibatkan Tim Pengamanan, Pengawal, Pembangunan, Pemerintah Daerah (TP4D) Provinsi Baliuntuk memastikan hukum dari bantuan hibah dan bansos ini.

“Saya tidak keberatan untuk mencairkan, uangnya ini ada. Urusan bansos dan hibah harus dikaji secara hukum agar nanti setelah pensiun tidak diutak-atik aparat hukum terkait urusan hibah dan bansos,” ujarnya.

Adapun sebelumnya anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardana mengatakan sesuai dengan Permendagri No 14 Tahun 2016 bahwa bantuan Hibah dan Bansos sudah bisa dicairkan.

Dalam Permendagri tersebut dikatakannya bahwa badan dan lembaga nirlaba tidak harus berbadan hukum, tetapi organisasi kemasyarakatan (Ormas) harus tetap berbadan hukum.  

“Ormas tetap berbadan hukum, badan dan lembaga adat nirlaba hanya disyaratkan memiliki tempat berdomisili dan kepengurusan,” jelas anggota fraksi PDIP ini.

Adapun Adhi Ardana mengatakan bahwa Pemprov Bali seharusnya tidak menunggu hasil dari tim TP4D Pemprov Bali.

Menurutnya dengan adanya Permendagri ini, sudah menjadi payung hukum secara nasional.

"Tidak perlu menunggu TP4D ini kan sudah ada permendagri, ini berlaku nasional. Kalau ada masalah hukum kan merujuknya pada Permendagri," jelasnya.(*)

Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved