Pergub Bali tentang Bansos Akan Diubah 30 Pasal, Ada Apa?

Berdasarkan koordinasi sementara, telah dirumuskan sekitar 30 pasal di dalam Pergub 55 tahun 2015 yang akan direvisi.

Pergub Bali tentang Bansos Akan Diubah 30 Pasal, Ada Apa?
Tribun Bali/Ady Sucipto
Kepala Biro Keuangan Provinsi Bali IB Ngurah Arda saat ditemui di kantornya di Gedung Praja Sabha, Denpasar, Jumat (26/6/2015). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait dengan pencairan hibah dana bansos di Provinsi Bali, Pemprov Bali berencana merevisi sejumlah pasal dalam Pergub No 55 Tahun 2015 tentang dana hibah dan bansos di Provinsi Bali.

Hal ini dikatakan oleh kepala Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Ardha yang berencana mengubah 30 pasal yang ada dalam Pergub No 55 Tahun 2015.

Dikatakannya, hal ini untuk menyesuaikan terbitnya Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2016 tentang dana hibah dan bansos.

Perubahan kedua atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berumber dari APBD.

“Pasal yang diubah kalau tidak salah 30 pasal sementara. Ini untuk menyesuaikan dengan Permendagri No 14 Tahun 2016 terkait hibah dan bansos,” ujarnya ketika ditemui di lingkungan kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (22/4/2016).

Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Berdasarkan koordinasi sementara, telah dirumuskan sekitar 30 pasal di dalam Pergub 55 tahun 2015 yang akan direvisi.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah Pergub 55 tahun 2015 hanya sekadar direvisi atau akan sepenuhnya dicabut.

“Belum diputuskan apa bisa dicabut Pergub yang terdahulu, sehingga kita (Pemprov) punya Pergub khusus terkait hibah dan bansos. Kalau cuma direvisi, nanti 3 Pergub yang dijadikan acuan untuk hibah. Yaitu Pergub nomor 67 tahun 2012, Pergub 55 tahun 2015 dan satu masih disusun. Kalau memungkinkan kedua Pergub (Pergub 67 dan 55) itu kita jadikan satu Pergub,” jelasnya.

Mantan Penjabat Bupati Karangasem ini menjelaskan, apabila Pergub 55 tahun 2015 tidak dicabut, maka secara otomatis proses pencairan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Bali akan berpedoman pada 3 Pergub.

Yakni Pergub nomor 67 tahun 2012, Pergub 55 tahun 2015, serta Pergub baru yang masih dalam tahap penyusunan saat ini.

Yang pasti dikatakannya nanti di dalam Pergub akan dijabarkan, klasifikasi hibah yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Mengingat, di dalam Permendagri ada kriteria SKT, yang ditandatangani Mendagri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau cukup dengan SKPD saja. (*)

Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved