Proyek Jalan Lingkar Badung Masih Terkendala Anggaran Rp 900 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Mega proyek jalan lingkar selatan (outer ring road) dan jalan pintas (shortcut) dari Jimbaran hingga Nusa Dua menjadi gagasan yang didukung untuk memecah kemacetan di Bali Selatan.

Namun masih ada satu permasalahan besar yang mengganjal, yakni anggaran.

(Siapa yang akan Mengerjakan Mega Proyek Jalan Lingkar Jimbaran-Nusa Dua?)

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa.

Kata dia, anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.

Oleh karena besarnya anggaran tersebut, Pemkab Badung sangat membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Meski menjadi kabupaten terkaya di Indonesia, Pemkab Badung tak akan mungkin mampu mewujudkan proyek besar ini bila hanya menggunakan APBD.

Bila dipaksakan, beberapa kegiatan lain akan terserap anggarannya.

“Karena ini proyek besar, dan juga membutuhkan anggaran yang besar, minimal Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun, maka itu kami sangat butuh bantuan negara untuk bisa mewujudkan jalan lingkar selatan Badung ini,” tandas Suiasa, Selasa (26/4/2016).

Selain dari APBN, program strategis tersebut juga diharapkan mendapatkan dukungan APBD Provinsi Bali.

Dalam rapat koordinasi para bupati/walikota se-Bali dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada 12 April lalu di Denpasar, Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan permohonan dukungan itu kepada provinsi.
Terkait bantuan anggaran dari pemerintah pusat tersebut, anggota DPR RI asal Bali, Wayan Koster menyatakan, pada prinsipnya pihaknya akan membantu proyek tersebut untuk kepentingan rakyat Badung.

Angoota Fraksi PDIP ini sangat merespon rencana pembangunan jalan lingkar tersebut.

Namun, menurutnya sebelum dibantu oleh APBN, proyek tersebut harus dikaji terlebih dahulu perencanaannya.

“Ya nanti itu kan mesti dikaji dulu, dibuat perencanaan, prinsipnya memang kita akan bantu,” ungkapnya ketika dihubungi Tribun Bali, tadi malam.

Koster sendiri duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah.

Sementara komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan adalah Komisi V.

Dengan jaringannya di DPR RI, Koster yang merupakan Ketua DPD PDIP Bali diharapkan bisa membantu memuluskan proyek jalan lingkar selatan. (*)