Breaking News:

Bupati Buleleng Soal Jual Tanah Pribadi Untuk Korban Penggusuran: ‘Emang Ini Tanah Kakeknya?’

Ia mengaku tidak dapat terlalu jauh untuk mencampuri permasalahan itu karena melibatkan adat.

Penulis: Lugas Wicaksono
Editor: Eviera Paramita Sandi
Tribun Bali / Lugas Wicaksono
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana (menunjuk) saat mendatangi lokasi proyek dermaga curah di Pelabuhan Celukan Bawang, Rabu (13/1/2016). Ia bersama pejabat lain disambut gadis payung yang setia memayungi mereka dari belakang agar terhindar dari sengatan terik matahari. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengatakan, permasahan penggusuran warga di Danau Tamblingan menurutnya adalah permasalahan adat yang melibatkan Catur Desa Adata Dalem Tamblingan.

Ia mengaku tidak dapat terlalu jauh untuk mencampuri permasalahan itu karena melibatkan adat.

Meski begitu, ia akan tetap membantu korban penggusuran untuk mencarikan solusi.

Mengingat korban penggusuran juga tercatat sebagai warga Buleleng yang dipimpinnya.

“Saya tentu sebagai Bupati Buleleng tidak akan intervensi wilayah adat tapi pada sisi kemanusiaan saya sebagai kepala daerah tentu harus mengupayakan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Walaupun sampai sekarang masih belum ada titik temu,” katanya.

Pemkab Buleleng menurutnya telah memverifikasi 22 KK korban penggusuran tersebut untuk mengetahui mana yang layak mendapatkan bantuan dan tidak.

Dari hasil verifikasi diketahui jika hanya sembilan KK yang tidak memiliki tanah dan rumah dan itulah yang berhak untuk mendapatkan bantuan, sedangkan di luar itu tidak berhak mendapatkan bantuan.

Suradnyana setahun lalu memberikan solusi dengan berencana menghibahkan 15 are tanah pribadinya di Desa Munduk untuk diberikan kepada sembilan KK tersebut.

Namun warga korban penggusuran ketika itu menolaknya.

“Bahkan karena usulan dari Desa Munduk yang saya dapatkan suma sembilan warga yang belum memiliki tempat tinggal sampai saya tawarakan memang agak jauh dari danau sekitar dua kilo tanah pribadi saya seluas 15 are, tapi tiba-tiba ini berubah,” katanya.

Menurut Suradnyana, warga ketika itu menolak dengan beralasan bahwa tidak saja sembilan KK yang diberikan bantuan, tetapi harus 22 KK korban penggusuran harus seluruhnya mendapatkan bantuan.

Bahkan jika tidak bisa, warga memberikan solusi jika sebaiknya tanah pribadi 15 are di Desa Munduk agar dijual saja dan hasilnya berupa uang dibagi rata kepada seluruh korban.

“Nah tapi berikutnya 22 yang menuntut semua harus diberikan bila perlu tanah saya dijual dulu lalu dibagi, emang ini tanah kakeknya? Ini tanah saya pribadi,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved