Petani Protes Program Beras Sehat, DPRD Tabanan Jadwalkan Panggil Perpadi

Petani bingung terkait mekanisme penjualan beras

Petani Protes Program Beras Sehat, DPRD Tabanan Jadwalkan Panggil Perpadi
Tribun Bali/I Made Argawa
Seorang petani menebar pupuk di sawah yang baru ditumbuhi padi di Subak Gubug II, Desa Gubug Tabanan. Kecamatan yang paling banyak mendapatkan alokasi pupuk urea bersubsidi pada 2016 di Tabanan adalah Penebel yang mencapai 1.447,95 ton 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Sekitar 20 orang perwakilan petani dari tiga subak di Kecamatan Selemadeg yakni Subak Lanyah Bajera I di Desa Brembeng, Subak Lanyah II Desa Selemadeg dan Subak Bulung Daya Desa Antap mendatangi kantor DPRD Tabanan sekitar pukul 10.30 wita.

Perwakilan tersebut mengadukan program beras sehat dari Pemkab Tabanan yang dijalankan oleh DPC Perpadi Tabanan.

Pekaseh Subak Lanyah Bajera I, I Nengah Supariana menyampaikan jika pihaknya merasa resah dengan pelaksanaan program tersebut, karena tahun ini belum ada kejelasan dari Perpadi Tabanan terkait dengan harga beras yang akan dibeli petani.

"Apalagi berhembus kabar jika gabah  petani dibeli dibawah harga kesepakatan awal yakni Rp 6 ribu," katanya, Senin (16/5/2016).

Ketua Sabantara Pekaseh Selemadeg itu menerangkan jika harga Rp 6 ribu akan diambil oleh Perpadi ketika gabah sudah berada di pinggir jalan, dengan artian ongkos pemotongan padi, penyiapan karung dan angkutan ditanggung oleh petani.

"Jika dihitung-hitung, harga yang didapat petani hanya Rp 5.300. Ini yang bikin resah, sementara Perpadi tidak ada niat baik untuk meluruskan hal itu, beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan di Selemadeg Barat terkait hal ini dengan pekaseh yang subaknya menerima program beras sehat, tapi Perpadi tidak hadir," ujarnya.

Subak Lanyah Bajera I menerima program beras sehat sejak tahun 2013, pada tahun 2015 hingga 2016 baru ada permasalahan dengan Perpadi, selain itu diakui Supariana tahun 2015 sempat terjadi keterlambatan bayar selama satu bulan oleh Perpadi kepada krama subak, tapi dapat ditalangi sementara oleh subak.

"Sempat ada keterlambatan bayar, tapi kami dari subak bisa menalangi dulu," ujarnya.

Lain halnya dengan Pekaseh Subak Bulung Daya I Wayan Targa, dirinya mengaku tidak bisa tidur karena belum ada kejelasan dari Perpadi terkait pembelian beras tersebut.

"Saya sampai sulit tidur karena persoalan ini, terus ada krama subak yang menanyakan terkait pembelian padi beras sehat," katanya.

Tahun 2016, Subak Bulung Daya, Desa Antap mendapatkan program beras sehat seluas 10 hektar untuk 28 krama subak.

"Ini program pertama di subak kami, tapi kok sudah seperti ini," jelasnya.

Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi mengatakan pihaknya akan memanggil SKPD terkait dan Perpadi  untuk meminta penjelasan pelaksanaan program beras sehat di Tabanan.

"Kami akan buat rekomendasi untuk memanggil Perpadi dan SKPD terkait untuk meminta klarifikasi, besok (17/5/2016) kami harapkan mereka ke DPRD," ujarnya.(*)

Penulis: I Made Argawa
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved