KPK RI Akan Segera Tengok Bali Untuk Bahas Pertanggungjawaban Anggaran

Ia mengharapkan nanti desa-desa di Provinsi Bali benar-benar bisa mewujudkan transparansi dalam anggaran dana desa.

KPK RI Akan Segera Tengok Bali Untuk Bahas Pertanggungjawaban Anggaran
kompas.com
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa tanggal 24 Mei 2016 nanti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan datang ke Bali.

Dikatakannya nanti KPK RI akan khusus datang ke Bali untuk membahas tentang pelaksanaan dan evaluasi dana desa untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tanggal 24 Mei nanti akan ada KPK di kantor Gubermur, nanti KPK akan secara khusus membahas dan mensosialisasikan pelaksanaan dan pertanggung jawaban terkait dana desa untuk seluruh kepala desa di Bali, NTB, dan NTT,” ujarnya pada saat rapat evaluasi program Gerbangsadu tahun 2016, kantor BPMPD Bali, Denpasar, Kamis (19/5/2016).

Ia mengharapkan nanti desa-desa di Provinsi Bali benar-benar bisa mewujudkan transparansi dalam anggaran dana desa.

“Saya berharap desa di Bali itu benar-benar dapat mewujudkan transparansi dalam anggaran. Jangan berpikir ga ada pemeriksaan jadi aman, nanti salah pelaksanaan anggaran bisa kena hukum pidana 15 tahun,” tegasnya.

Untuk di Provinsi Bali penerima dana desa yakni sebanyak 636 desa dinas, ia pun berharap kepala desa di Bali tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa.

“Kerja sesuai RKP desa saja, jangan mau ada titipan ini itu. Desa adalah pemerintahan tersendiri. Kepala desa jadi kepala pemerintahan, laksanakan perencanaan itu (RKP, red) karena sudah melibatkan masyarakat,” tutupnya. (*)

Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved