Baru Tahu RSUP Sanglah Hanya 5 Hari Kerja Dewan Bali Kaget

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan DPRD Bali, Gede Suamba terkejut ketika dimintai tanggapan terkait dengan mulai hari ini diberlakukannya lima hari kerja di Poliklinik RSUP Sanglah Denpasar, Bali.

Ia langsung membaca koran yang berada di depan mejanya.

Setelah usai membaca dengan saksama, dikatakannya walaupun ini sebatas uji coba, secara pribadi ia merasakan akan lebih efektif pelayanan RSUP Sanglah jika diberlakukan kembali selama enam hari kerja.

Ia pun berencana untuk melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali walaupun ini hanya sebatas uji coba.

“Saya baru tahu ini, saya tidak tahu apa pimpinan (pimpinan komisi IV, red) sudah tahu apa belum. Walaupun ini uji coba, menurut saya enam hari kerja ini lebih efektif daripada lima hari kerja. Nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan untuk melaksanakan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait kebijakan ini,” jelasnya di kantor DPRD Bali, Denpasar, Rabu (1/6/2016).

Walaupun kebijakan lima hari kerja di RSUP Sanglah ini merupakan kebijakan Pemerintah pusat tetapi ia merasa bahwa daerah tetap bisa memberikan masukan, apalagi rumah sakit Sanglah ini menjadi rujukan terakhir dari masyarakat Bali.

“Walaupun ini kebijakan pemerintah pusat, tetapi kan kita di daerah kan bisa memberikan masukan. Saya dalam hati kecil kurang setuju dengan ini (lima hari kerja,red) karena nanti akan mengurangi pelayanan,” jelas politisi fraksi PDIP ini.

Dikatakannya dampaknya nanti akan ada antri yang panjang di Unit Gawat Darurat RSUP Sanglah pada hari Sabtu karena poliklinik Sanglah hanya efektif selama lima hari kerja.

“Kalau hemat saya pribadi, ini kan kita melayani orang sakit dan orang sakit sangat sulit ditebak. Saya tetap berharap, dikembalikan seperti dahulu sajalah enam hari kerja. Karena yang namanya melayani orang sakit bisa malam, bisa sore, bisa pagi siapa bisa menebak orang sakit itu datang. Nanti di sabtu itu UGD Sanglah bisa membludak nanti,” jelas politisi asal Tabanan ini.

Selain itu dokter dan perawat juga dikatakannya akan mengalami kejenuhan dan berdampak pada minimnya pelayanan kepada masyarakat.

“Dibandingkan enam hari kerja, pelaksanaan lima hari kerja ini jika dipaksakan jam kerjanya sampai sore justru akan memberikan kelesuan dari pelayanan itu sendiri. Nah apakah tidak menimbulkan kejenuhan? Dokter dan perawat pasti lesu, saya yakin itu, mestinya dia pulang setengah tiga, sekarang diundur itu kan menimbulkan pelayanan yang kurang maksimal,” tutupnya. (*)