Pengelolaan Keuangan Jembrana Kembali Raih Predikat WTP

Opini BPK dengan WTP merupakan cita-cita idaman dari setiap daerah untuk melihat kinerja penganggaran, pemanfaatan dan pelaporan keuangannya.

istimewa
Bupati Jembrana I Putu Artha dan jajaran menerima plakat Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Bali di Denpasar, Kamis (2/6/2016). 

TRIBUN-BALI.com, NEGARA - Prestasi membanggakan ditorehkan Pemkab Jembrana setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Bali.

Piagam WTP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Bali, Dori Santosa kepada Bupati Jembrana I Putu Artha serta Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa.

Hasil positif dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan raihan yang kedua kalinya secara berturut-turut Pemkab Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati I Putu Artha beserta wakilnya I Made Kembang Hartawan.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2015 tersebut juga diikuti seluruh kabupaten/kota se-Bali bertempat di Gedung BPK RI Perwakilan Bali, di Denpasar, Kamis (2/6/2016).

Bupati Artha yang juga didampingi oleh Sekda Jembrana I Gede Gunadnya serta Kepala Inspektorat Ni Wayan Koriani mengaku bersyukur atas hasil yang telah dicapai.

Menurutnya, Opini BPK dengan WTP merupakan cita-cita idaman dari setiap daerah untuk melihat kinerja penganggaran, pemanfaatan dan pelaporan keuangannya selama ini.

“Sebagai pimpinan daerah saya mengucapkan terimakasih sekaligus rasa bangga atas hasil yang didapatkan. Ini merupakan kerja keras dan kontribusi dari seluruh SKPD sehingga memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan," ujar Artha berbangga.

Dirinya mengatakan, sudah merupakan komitmen dari seluruh perangkat kerja di Jembrana maupun DPRD untuk terus mempertahankan predikat terbaik ini.

Selanjutnya, Artha meminta agar tidak terlena akan opini tersebut karena masih banyak yang harus dikerjakan dalam melakukan perbaikan ke depan.

Kepala BPK Perwakilan Bali, Dori Santosa mengatakan, laporan atas hasil pemeriksaan keuangan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi BPK untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan ini ditekankan pada penyajian laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual yang baru diterapkan tahun 2015.

Hasil ini, menurutnya, bisa digunakan sebagai tolok ukur mengingat harapan masyarakat yang begitu besar terhadap kinerja pemerintah daerah yang bersih.

Dirinya juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan selambat-lambatnya 60 hari ke depan. (*)

Penulis: I Gede Jaka Santhosa
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved