Kejaksaan dan BPK Diminta Menilai "Kasus" Dua Pejabat "Bodong" di Denpasar

Apabila pemerintah tidak tegas terhadap sebuah pelanggaran, akan muncul pelanggaran-pelanggaran lainnya lagi.

Net
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Anggota DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra menyebutkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar harus juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI soal pengembalian tunjangan jabatan bagi dua pejabat di Pemerintah Kota Denpasar yang disebut-sebut tidak sah.

Sebab, Susruta menilai apabila pemerintah tidak tegas terhadap sebuah pelanggaran, akan muncul pelanggaran-pelanggaran lainnya lagi.

"Itu sudah tidak benar. Yang jelas, pada saat itu (tahun 2012), surat Gubernur Bali kan menyetujui enam pejabat eselon dua saja. Tapi kok dilantik delapan? Itu saja persoalannya. Berarti kan tidak sah itu. Kejaksaan harusnya juga menilai ini biar tidak ditiru oleh wilayah lain kan," ujar Susruta kepada Tribun Bali.

(‘Saya Tantang Pak Dirjen, Siapa Yang Mengatakan Perwali Ini Salah?')

Sebelumnya, seperti diberitakan, Dirjen Otoda Kemendagri RI, Dr Soni Sumarsono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai persoalan dua pejabat eselon dua yang disebut-sebut tidak sah di Pemerintah Kota Denpasar.

Dua jabatan yang disebut-sebut tidak sah antara lain Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), dan Mantan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar.

Dua pejabat yang kini sudah dimutasi dari jabatan yang tidak sah  itu bisa disebut merugikan negara, dan bisa juga tidak.

Hal ini, kata Sumarsono bergantung penilaian BPK.

"Efek dari pendapatan karena jabatannya tidak sah memang diperhitungkan sebagai kerugian negara. Itu nanti tergantung kebijakan dari sisi pemerintah sendiri apakah ini jadi kerugian (negara), ataukah ini cukup menjadi peringatan karena kesalahan administrasi.

Kalau dia kesalahan administrasi ya tidak kerugian. Tergantung penilaian BPK," jelas Sumarsono saat diwawancara awak media seusai pembukaan Musyarawah Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (2/6/2016) kemarin.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved