Breaking News:

Pedagang di Pasar Rakyat Banjar Buleleng Rebutan Lapak karena Ini

Namun usai proses relokasi, tidak sedikit pedagang yang tidak mendapatkan lapak meski telah memiliki Sertifikat Hak Persewaan Tempat Usaha

Penulis: Lugas Wicaksono | Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Tribun Bali/Lugas Wicaksono
Sejumlah pedagang dan pembeli sedang bertransaksi di dalam Pasar Rakyat Banjar di Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng, Senin (20/6/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pembangunan Pasar Rakyat Banjar di Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali sampai kini masih menyisakan konflik di kalangan pedagang.

Sebagian pedagang merasa proses pembagian lapak di pasar yang baru ditempati pedagang sekitar 2,5 bulan lalu itu tidak adil, dan ada indiksasi kolusi oleh oknum pengelola pasar tersebut.

Pasar tradisional itu dibangun oleh Kementerian Perdagangan RI bekerjasama dengan Pemkab Buleleng dengan menghabiskan APBN/TP senilai Rp 6.358.593.000 dengan memanfaatkan lahan Pelaba Pura Segara Banjar selusa 37 are. Pasar ini mulai dibangun September sampai Desember 2015.

Pembangunan pasar ini merupakan bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar tradisional di perempatan Desa Banjar akhirnya bersedia untuk berjualan di pasar baru itu setelah sempat menolak karena lapak yang ukuran lebih kecil, tiga meter persegi.

Namun usai proses relokasi, tidak sedikit pedagang yang tidak mendapatkan lapak meski telah memiliki Sertifikat Hak Persewaan Tempat Usaha (SHPTU) dari Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng.

Seorang pedagang, Ketut Wardipa (60) mengatakan, sebelum proses relokasi pedagang telah terjadi kesepakatan antara Desa Pakraman Banjar dengan PD Pasar terkait pengelolaan pasar baru tersebut. Disepakati jika Desa Pakraman Banjar mendapatkan 30 persen dan PD Pasar 70 persen dari hasil pengelolaan pasar.

Saat itu PD Pasar melakukan jual beli lapak terhadap lapak yang sudah tidak digunakan pedagang.

Wardipa adalah salah satu pembeli lapak itu.

Ia membeli dua lapak dari PD Pasar senilai Rp 11 juta. Dari pembelian lapak itu, ia mendapatkan SHPTU sebagai bukti sah pedagang di pasar.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved