Kepada Prebekel dan Bendesa, Ini Beda Pengajuan Dana BKK Tahun Lalu dan Tahun Ini

Ia pun bingung dengan persoalan di bawah karena kadang kala hal yang simple harus dibuat rumit.

Kepada Prebekel dan Bendesa, Ini Beda Pengajuan Dana BKK Tahun Lalu dan Tahun Ini
Net
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menjelaskan bahwa perbedaan dari pengajuan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tahun ini memang berbeda dari tahun lalu.

Dikatakannya jika dahulu transfer BKK mengacu pada Permendagri No 37 tahun 2007 tentang pengelolaan desa.

Setelah diterapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, transfer BKK disesuaikan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa.

“Dahulu langsung ditansfer ke desa pakraman. Sesuai Permendagri 113 harus diwujudkan dengan kegiatan,” jelasnya dalam saat Press Conference di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (13/7/2016).

Ketut Lihadnyana mengatakan untuk pengajuan BKK tahun 2016 karena ada Permendagri No 113 Tahun 2014 sekarang pengajuan BKK baik BKK Desa Pakraman dan BKK Subak diajukan oleh desa dinas, kalau dahulu oleh desa pakraman maupun subak masing-masing.

Ia mengatakan sebenarnya pengajuan dana BKK ini hanyalah dengan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pakraman tidak perlu dengan proposal.

Ia pun bingung dengan persoalan di bawah karena kadang kala hal yang simple harus dibuat rumit.

“Bukan ada proposal dari desa pakraman ke desa dinas, Ini hanya RAB dari desa pakraman, dan desa dinas yang mengajukan. Dulu kan dana BKK langsung ditransfer ke desa pakraman atau subak. Tapi sekarang, desa pakraman dan subak hanya harus membuat RAB atas pemanfaatan dana BKK yang nanti diterima. Mari buat desa pakraman dan desa dinas bersama-sama membuat RAB untuk pemahaman dana BKK Rp 200 juta itu untuk apa saja. BKK ini kan dana sudah ada hanya untuk mencairkan ini bikin RAB saja, ini kadang-kadang dirumitkan sekali,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Lihadnyana, pemanfaatan BKK kini tergantung dari kebutuhan masing-masing desa pakraman dan subak.

Jadi tidak harus ada persentase tertentu untuk kebutuhan parahyangan, pawongan dan palemahan.

Ia pun sebenarnya menargetkan dari Desa Dinas untuk mengajukan dana ini pada bulan Mei karena pada bulan Juni Juli merupakan libur sekolah sehingga bisa dimanfaatkan untuk pasraman sekolah.

“Desa pakraman di Bali mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga kebutuhannya pun berbeda-beda.

Misalnya ada desa pakraman untuk membangun LPD kami tolak, karena ini untuk pelestarian budaya. Kami sebenarnya menargetkan pada bulan Mei karena bisa untuk pasraman anak sekolah dimana pada bulan 6 dan 7 adalah hari libur anak sekolah,” jelasnya. (*)

Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved