Breaking News:

Pastika : Sekda Dan Karo Keuangan Pusing Dipanggil Kejaksaan

Pastika pun sempat komplain ke Presiden terkait hal ini.

Editor: Eviera Paramita Sandi
Tribun Bali / AA Gde Putu Wahyura
Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika di DPRD Bali, Denpasar, Senin (25/7/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait dengan serapan anggaran keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang baru mencapai 37 Persen sampai bulan Juli ini, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika pun mengatakan bahwa kepala SKPD Pemprov Bali takut untuk mencairkan anggaran yang diantaranya hibah.

Dijelaskannya bahwa yang bertanggung jawab dan menerima risiko adalah kepala SKPD bukan si penerima hibah tersebut.

“Karena yang terima resiko dia (kepala, SKPD). Pencairan hibah harus sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Keiteria). Walaupun sekarang tidak ada masalah, besok pensiun bisa masalah. Karena banyak orang pensiun diperiksa gara-gara itu,” jelas Pastika dalam rapat penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DPRD Bali, Denpasar, Bali, Senin (25/7/2016).

Ia pun mengatakan Presiden Jokowi kemarin memanggil kepala Daerah yang menanyakan kenapa serapan anggaran di daerah rendah.

Ini dikarenakan kepala SKPD takut dipanggil kejaksaan dan kepolisian.

Pastika pun sempat komplain ke Presiden terkait hal ini.

“Realisasi keuangan kita baru 37% ini semua karena kondisi ketakutan. Saya juga termasuk yang komplain ke Pak Jokowi, BPK meriksa, Jaksa meriksa, BPKP meriksa, Ombudsman meriksa, pusing dia (sekda dan karo keuangan, red). Kalau keuangan saya tiap hari dipanggil kapan dia kerjanya.

Kajati dan kapolda nya bilang ga. Dibawah dipanggil terus Sekda dan karo keuangan tiap hari dipanggil kejaksaan,” jelas mantan Kapolda Bali ini.

Ia pun mengatakan bahwa kalau pencairan anggaran dipaksakan dan tidak sesuai norma maka akan terjadi penyimpangan yang itu membuat para kepala SKPD berhati-hati dalam mencairkan anggaran agar sesuai prosedur. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved