Wiranto Tunjuk Mantan Kapolri Pimpin Hanura

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA ‑ Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi Partai Hanura menggantikan Wiranto yang masuk ke dalam kabinet Jokowi‑JK sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sebagai pemimpin tertinggi Hanura, jabatan Chairuddin Ismail adalah Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Partai Hanura.

Penunjukkan Chairuddin sebagai Plh Ketua Umum ini dilakukan dalam rapat pleno Partai Hanura di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

"Sejak ketok palu, saya sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan‑kegiatan Parpol. Sehingga tugas‑tugas yang harus dilaksanakan sebagai Ketum di Parpol akan dijabat pejabat senior di partai ini yakni Jenderal Pol (Purn) Chairuddin Ismail," kata Wiranto seusai rapat pleno, di Kantor DPP Partai Hanura.

Wiranto menjelaskan, Chairuddin dipilih sebagai Plh Ketua Umum karena Kapolri di era Presiden Gus Dur itu merupakan figur senior partai.

Sebelumnya, Chairuddin merupakan Wakil Ketua Umum.

"Beliau sudah menjadi kader Hanura sejak partai didirikan," ujar Wiranto.

Wiranto juga menjelaskan, jabatan Ketua Umum partai diserahkan kepada pelaksana harian karena untuk memilih Ketua Umum definitif harus melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa yang pelaksanaannya tidak mudah serta memerlukan persiapan matang.

Padahal, Wiranto harus segera melepaskan jabatan Ketua Umum karena telah menjadi menteri kabinet Jokowi.

Seperti diketahui, para menteri dan pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Wiranto mengatakan, setelah tak menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura, ia akan konsentrasi pada tugas sebagai Menko Polhukam.

"Tugas Menko sangat kompleks dan saya tinggalkan posisi Ketua Umum Hanura, saya akan fokus menjadi Menko Polhukam," katanya.

Chairuddin Ismail menjabat sebagai Kapolri dari 2 Juni hingga 7 Agustus 2001.

Dia diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Gus Dur yang marah kepada Kapolri Jenderal S Bimantoro.

Gus Dur menganggap Bimantoro membangkang sehingga memberhentikan Bimantoro secara sepihak lalu mengangkat Chairuddin sebagai Kapolri.

Kisruh di tubuh Polri itu terjadi seiring memburuknya hubungan Presiden dengan DPR.

Akhir dari situasi itu, Gus Dur lengser dan digantikan oleh Megawati yang sebelumnya merupakan Wakil Presiden.

Setelah Megawati menjadi Presiden, Bimantoro dipulihkan sebagai Kapolri dan Chairuddin menjadi perwira tinggi di Mabes Polri hingga datang waktu pensiunnya. (*)