Ups, Ada Oknum BNN Minta CCTV di Ruang Freddy Budiman Dilepas

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Dusak, mengaku telah meminta klarifikasi kepada mantan Kepala Lapas Nusakambangan

Ups, Ada Oknum BNN Minta CCTV di Ruang Freddy Budiman Dilepas
Tribunnews
Terpidana mati Freddy Budiman (tengah) 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – ‘Nyanyian’ Freddy Budiman terus bergulir.

Dugaan keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman terus diburu.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Dusak, mengaku telah meminta klarifikasi kepada mantan Kepala Lapas Nusakambangan, Sitinjak, mengenai adanya dugaan tersebut.

Menurut Wayan, Sitinjak mengakui bahwa pada saat ia menjadi kepala lapas, terdapat permintaan dari oknum yang mengaku sebagai petugas BNN kepada pegawai di Lapas Nusakambangan.

Oknum tersebut meminta petugas lapas untuk melepas kamera pengawas yang mengarah pada ruang tahanan Freddy Budiman.

"Nah, ini yang belum tahu, kan bisa saja ada yang mengaku BNN, ini perlu ada pendalaman," kata Wayan Dusak di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

"Ini kewenangan BNN dan kepolisian kalau memang benar seperti itu, dan harus bisa dibuktikan juga," ujarnya.

Menurut Wayan, tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedang melakukan investigasi terkait dugaan tersebut.

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkap pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan sejumlah penegak hukum dan petugas dari lembaga negara dalam bisnis narkotika yang ia kendalikan.

Satu di antaranya terkait permintaan oknum BNN yang meminta agar kamera pengawas di tempat Freddy ditahan di Nusakambangan dilepas.

Kepala Bagian Humas BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi, mengatakan BNN akan menindak tegas kalau ada oknum anggotanya terlibat dalam bisnis narkoba Freddy.

"Jika terbukti, oknum BNN membantu Freddy Budiman dalam melancarkan bisnis narkobanya, maka BNN akan memberikan sanksi yang tegas dan keras sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Slamet. (Abba Gabrillin)

Editor: Irma Yudistirani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved