Karangasem Siapkan Paket-Paket Wisata Unggulan Berbasis Konservasi

Pemerintah Kabupaten Karangasem akan segera memberdayakan desa/Daerah Tujuan Wisata (DTW) menjadi destinasi wisata berbasis konservasi.

Karangasem Siapkan Paket-Paket Wisata Unggulan Berbasis Konservasi
istimewa
Para peserta Lokakarya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Karangasem berfoto, Kamis (4/8/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Dalam upaya mewujudkan perencanaan terpadu pengembangan pariwisata di Kabupaten Karangasem yang berdasarkan pada prinsip konservasi, spiritual, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Conservation International Indonesia dan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana (Unud) menggelar Lokakarya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Karangasem, di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Bali, Kamis (4/8/2016).

Acara yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat lokal ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Karangasem I Gede Adnya Mulyadi.

Dalam diskusi tersebut terungkap, bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem akan segera memberdayakan desa/Daerah Tujuan Wisata (DTW) menjadi destinasi wisata berbasis konservasi dan akan mengemas berbagai macam atraksi menjadi paket-paket wisata unggulan.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kabupaten Karangasem Adnya Mulyadi mengatakan, pengembangan pariwisata tidak terlepas dengan pemanfaatan tata ruang suatu wilayah, dimana keduanya saling terkait dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam, maupun pariwisata di masing-masing kewilayahannya.

RIPPARDA Kabupaten Karangasem pada prinsipnya berada dalam satu kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangasem.

Oleh karena itu, secara vertikal RIPPARDA Kabupaten Karangasem menjadi subbagian dari RIPPARDA Provinsi Bali, begitu juga dengan rencana pemanfaatan tata ruang kewilayahannya.

Adnya Mulyadi menegaskan, ada dua kebijakan pemerintah Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam misi program yang menjadi arahan dalam pembangunan sektor pariwisata.

Kedua kebijakan tersebut yaitu:

Pertama, Peningkatan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meliputi peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur pendukung Kawasan Pariwisata dan DTW, kerjasama dalam penataan Kawasan Pariwisata dan DTW dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta, serta peningkatan promosi potensi pariwisata, baik dalam maupun luar negeri secara efektif dan berkesinambungan.

Kedua, meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal yang meliputi pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis Desa Adat.

Halaman
123
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved