Bermodal Budaya dan Bahasa, Madura Sepakat Ingin Bentuk Provinsi Sendiri

Bupati se Pulau Madura sepakat menjadikan Madura sebagai provinsi baru.

Bermodal Budaya dan Bahasa, Madura Sepakat Ingin Bentuk Provinsi Sendiri
Net/ asadjaktim2.blogspot.com
Ilustrasi budaya Madura. 

TRIBUN-BALI.COM, PAMEKASAN - Bupati se Pulau Madura sepakat menjadikan Madura sebagai provinsi baru.

Kesepakatan ini terungkap dalam pertemuan bupati se Madura, tokoh ulama, panitia nasional persiapan pembentukan provinsi madura (PNP3M), di ruang peringgitan dalam Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Senin (3/10/2016).

Dalam pertemuan tertutup selama empat jam itu, sepakat cara yang ditempuh untuk mempercepat terbentuknya Provinsi Madura, bukan lewat pemekaran daerah, seperti yang diatur dalam undang-undang, tetapi melalui jalur judicial review (hak uji materi).

Dalam judicial review yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu, memohon khusus Madura untuk menjadi provinsi.

Syarat pembentukan provinsi yang paling sedikit lima kabupaten/kota dihapus menjadi empat.

Cara ini lebih efektif, sebab jika harus menunggu pemekaran satu kabupaten lagi di Madura membutuhkan waktu minimal 10 tahun. Empat pimpinan daerah yang hadir yakni, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Asisten III Sekda Sampang A Rochim Mawardi, dan Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii.

Bupati Sumenep, KH Abuya Busyro Karim selaku juru bicara, seusai pertemuan mengatakan, sekarang ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk menuju Madura menjadi provinsi. “Kalau judicial review ini dikabulkan oleh MK, maka jalan bagi Madura untuk menjadi sebuah provinsi tentu lebih cepat. Karena semangatnya Madura menjadi provinsi sudah bulat. Jika melalui proses pemekaran terhadap kabupaten yang ada ini, membutuhkan waktu lama,” ujar Bupati Abuya Busyro Karim.

Menurut Busyro Karim, jika judicial review ini ditolak, maka akan ditempuh cara pemekaran wilayah di salah satu kabupaten.

Apakah di Bangkalan, Sampang, Pamekasan atau Sumenep, belum dipastikan dan belum dibahas karena harus menunggu hasil kajian ilmiah akademisi.

Setelah hasil kajian ilmiahnya selesai, mau tidak mau daerah yang dinilai layak dimekarkan harus diterima.

Halaman
12
Editor: Irma Yudistirani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved