Breaking News:

Perhatian, Kantong Plastik Kembali Gratis!

Langkah tersebut diambil menyusul adanya pro-kontra yang terjadi di berbagai daerah

Penulis: AA Seri Kusniarti | Editor: Aloisius H Manggol
Tribun Aceh
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberhentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan toko ritel modern di seluruh Indonesia, terhitung 1 Oktober 2016 sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum.

Langkah tersebut diambil menyusul adanya pro-kontra yang terjadi di berbagai daerah.

“Setelah mempertimbangkan secara masak dampak  yang berkembang, kami memutuskan menggratiskan kembali kantong plastik di seluruh ritel modern, mulai 1 Oktober 2016 hingga diterbitkannya Permen KLHK yang berkekuatan hukum,” jelas Roy N. Mandey, Ketua umum Aprindo, dalam rilis yang diterima Tribun Bali, Selasa (4/10/2016).

Roy menuturkan, tujuan diterapkannya program kantong plastik berbayar tidak lain untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik di tanah air.

Sebelumnya, uji coba serupa  berhasil dijalankan selama periode 21 Februari hingga 31 Mei 2016.

“Selama masa uji coba, pengelola ritel modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Aprindo dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah,” terangnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30 persen selama masa uji coba 3 bulan pertama, dengan 87,2 persen masyarakat menyatakan dukungannya dan 91,6 persen bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

“Untuk itu, pemerintah memutuskan melanjutkan uji coba tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen KLHK No. SE/8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016, tentang pengurangan sampah plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis sambil menunggu Peraturan Menteri yang tengah dikaji,” tutur Roy.

Namun pada perjalanannya, kata dia, uji coba program tersebut kian banyak menuai pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat sementara Permen LHK belum kunjung diterbitkan.

Ia mengatakan, peritel modern menerima kritikan dari masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum, karena dianggap memungut biaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved