Rapat Tertutup Sampai Teriak-Teriak, Dewan Ngotot Cairkan Hibah

Dari luar ruang rapat terdengar anggota DPRD Bali sampai berteriak-teriak lantang agar dana hibah bisa dicairkan.

Rapat Tertutup Sampai Teriak-Teriak, Dewan Ngotot Cairkan Hibah
Tribun Manado
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi IV DPRD Bali dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menggelar rapat tertutup guna membahas dana hibah yang tidak dicairkan sampai bulan Oktober 2017.

Dari luar ruang rapat terdengar anggota DPRD Bali sampai berteriak-teriak lantang agar dana hibah bisa dicairkan.

Selepas rapat, ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menjelaskan kenapa dana hibah ini sangat penting untuk disalurkan kepada masyarakat.

Dianggapnya dengan hibah yang difasilitasi dewan ini program kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai.

"Pura di Bali kan jumlahnya mencapai ribuan. Tidak punya masyarakat itu mengusulkan melalui mekanisme program. Program kalau diusulkan itu mekanismenya jelimet dan ruwet sekali. Kalau dana hibah yang difasilitasi dewan maka prosesnya cepat," ujarnya saat ditemui selepas rapat di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bali, Rabu (12/10/2016).

Selain itu dikatakannya anggota DPRD Bali dilantik dan disumpah untuk menyalurkan suara konstituennya.

Adanya bantuan hibah bagi masyarakat seperti bantuan pada Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dianggapnya sebagai kewajiban anggota dewan untuk dilaksanakan.

"Satu komponen nomenklatur pemohon bisa membuat program banyak, itulah hibah. Dari satu dadia misalnya bisa mengajukan gong, pelinggih, baju pemangku. Ini benar-benar diperlukan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dan sangat efektif dengan catatan verifikasinya benar, layak atau tidak kah dia menerima hibah,” jelas politisi dari Guwang, Sukawati ini.

Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov Bali, Dewa Putu Beratha menjelaskan bahwa sepanjang semua sesuai Pergub No 29 Tahun 2014 semua bisa cair.

Misalnya seperti sanggar milik desa adat.

“Kalau sanggar dan dadia yang dibentuk oleh desa adat bisa menerima hibah karena termasuk masyarakat hukum adat. Kalau didirikan perseorangan baru tidak bisa,” jelasnya selepas rapat.

Adapun hibah anggota DPRD Bali yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan yakni sebanyak 424 proposal dengan nilai Rp 19,5 miliar. (*)

Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved