Ups, 10 Hotel dan Restoran di Pulau Lembongan Nunggak Pajak Setahun Lebih

Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran para pengusaha hotel dan restoran untuk membayar bajak.

Ups, 10 Hotel dan Restoran di Pulau Lembongan Nunggak Pajak Setahun Lebih
Tribun Bali/Made Cintya Dewi
Keindahan Pulau Seribu yang terletak di Banjar Pelilit, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pesatnya perkembangan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali membuat pembangunan hotel dan restoran di Pulau Lembongan semakin menjamur, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran para pengusaha hotel dan restoran untuk membayar bajak.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Klungkung, ada 10 hotel dan restoran yang masih menunggak pajak di Destinasi wisata Pulau Lembongan.

“Di Desa Lembongan ada sekitar 5 hotel dan restoran yang menunggak pajak, sementara sisanya di Desa Jungutbatu ada juga 5 hotel dan restoran yang belum melunasi kewajibannya,” ujar Kabid Pajak Daerah DPPKA Klungkung Cokorde Raka Sudarsana, Selasa (22/11/2016).

Tetapi Sudarsana belum dapat merinci total jumlah tagihan yang masih ditunggak tersebut.

Sebab biasanya wajib pajak aktif melaporkan berapa pajak yang harus dibayarkan.

Pihaknya juga mengaku seringkali memberikan teguran bagi wajib pajak yang tidak melunasi kwajibannya.

Sudarasana juga memperingatkan, jika masih ada wajib pajak yang membandel dapat dikenakan sanksi sesuai Perda Kabupaten Klungkung No.1 Tahun 2012, tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Dalam perda tesebut diatur, jika wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak, bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

“Tim intensifikasi dan eksistensifikasi akan turun dalam waktu dekat turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan. Selain sanksi pidana, juga bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 persen setiap bulannya dari pajak yang harus dibayarkan. Namun sebelum sanksi itu dijatuhkan, kami pasti akan membahasnya dalam tim lebih dulu,” terang Cokorde Raka.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Yudistirani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved