Perbedaan Penyampaian Kritik dan Permufakatan Makar Menurut Polri

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan penyidik Polri menetapkan tujuh tersangka dalam sangkaan...

Perbedaan Penyampaian Kritik dan Permufakatan Makar Menurut Polri
pekanbaru.tribunnews.com
Ilustrasi makar. 

TRIUN-BALI.COM , JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan penyidik Polri menetapkan tujuh tersangka dalam sangkaan telah melakukan permufakatan makar.

Boy menegaskan, permufakatan yang dimaksud berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas PolriJakarta, Sabtu (3/12/2016).

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam transaksi elektronik harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, demokrasi memang sesuatu yang baik bagi kehidupan bernegara.

Namun pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut.

Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Boy mengatakan, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Halaman
12
Editor: Irma Yudistirani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved