Ketut Krisnia Adiputra Jadi Tersangka Proposal Fiktif Bantuan Dana Hibah Pembangunan Merajan

Sejak pertama kali mencuat awal bulan Maret lalu, Polres Klungkung akhirnya menetapkan I Ketut Krisnia Adiputra sebagai tersangka.

Ketut Krisnia Adiputra Jadi Tersangka Proposal Fiktif Bantuan Dana Hibah Pembangunan Merajan
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Ketut Krisnia Adiputra, Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan ketika digiring menuju Polres Klungkung untuk dimintai keterangan tetkait dugaan proposal fiktif permohonan dana hibah, Jumat (23/12/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif bantuan dana hibah  pembangungan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan memasuki babak baru.

Sejak pertama kali mencuat awal bulan Maret lalu, Polres Klungkung akhirnya menetapkan I Ketut Krisnia Adiputra sebagai tersangka. 

Krisnia Adiputra merupakan mantan pegawai kontrak di Disdikpora Klungkung yang juga putra dari I Wayan Kicen Adnyana, anggota komisi I DPRD Klungkung.

"Krisnia Adiputra sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif bantuan dana hibah  pembangungan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan. Surat pemberitahuan penetapan tersangka pun sudah kita kirim ke kejaksaan," jelas Kasat Reskrim Wiastu Andri Prajitno.

Penetapan tersangka ini, merupakan buah dari penantian panjang Unit Tipikor Polres Klungkung  menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui ada tidaknya unsur kerugian negara dalam kasus tersebut. 

Usaha I Ketut Krisnia Adiputra untuk terbebas dari status tersangka pupus sudah.

Sebelumnya, Krisnia Adiputra yang sudah berstatus terlapor dalam kasus ini bergerak cepat untuk terhindar dari jerat hukum.

Berdasarkan penelusuran Tribun Bali, Krinia Adiputra yang namanya tercantum sebagai ketua dalam proposal pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan ternyata telah mengembalikan dana hibah tersebut ke pihak pemkab.

Pengembalian Dana Hibah ini dilakukan  pada Jumat (18/3/2016), atau beberapa hari setelah kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif senilai 200 juta ini mulai mencuat di media, hingga mendapatkan respon keras dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung (DPPKA), I Gusti Ngurah Bagus Putra.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved